Mahfud: Anas Korupsi, Sikat Saja

Kompas.com - 26/02/2013, 15:45 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorPalupi Annisa Auliani

BOGOR, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tak melihat ada politisasi dalam proses hukum terhadap mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, seperti dalam bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik). Mahfud berharap agar bocornya draf sprindik itu tidak mengabaikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Anas.

"Masalah sprindik itu mari kita persoalkan. Tapi, jangan menganggap kalau sprindik betul (dibocorkan), korupsinya lalu (dianggap) bersih. Korupsinya harus disikat. Oleh sebab itu, saya katakan enggak ada urusan politik," kata Mahfud sesuai menghadiri peresmian Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/2/2013).

Mahfud mengaku hanya memberikan simpati ketika menemui Anas di Duren Sawit, Jakarta Timur, setelah Anas terjerat dalam perkara dugaan korupsi proyek Hambalang. Mahfud menganggap Anas sebagai adik. Menurutnya, hal sama selaku dilakukannya ketika ada kerabat lain yang tersangkut pidana.

Meski berempati, Mahfud menegaskan bahwa perkara Anas harus tetap berjalan. "Saya termasuk orang yang keras. Pokoknya kalau sudah korupsi jangan diampuni, siapa pun dia, apakah Anas atau bukan. Kalau korupsi sikat saja. Negara ini mau ambruk. Jangan kalau teman korupsi kemudian ditutupi, enggak boleh," kata dia.

Mahfud menilai wajar jika Anas membantah terlibat korupsi Hambalang. Hal itu biasa dilakukan oleh mereka yang terjerat. Hanya, kata dia, mereka tidak bisa menghindar ketika KPK membeberkan bukti yang dimiliki. "Kita akan terus memantau," pungkasnya.

Seperti diberitakan, KPK menyangka Anas melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nama Anas pertama kali disebut terlibat dalam kasus ini oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Dalam penyelidikan KPK terkait kasus Hambalang, Anas diduga diberi mobil mewah Toyota Harrier oleh Nazaruddin pada 2009. KPK memperoleh bukti berupa cek pembelian mobil tersebut sejak pertengahan tahun lalu. Cek pembelian ini sempat tidak diketahui keberadaannya.

Anas terus membantah tuduhan itu. Bahkan, Anas menuduh ada intervensi pihak luar terhadap KPK agar dirinya dijadikan tersangka. Anas mengkaitkan dengan beberapa peristiwa seperti desakan memperjelas statusnya, bocornya draf surat perintah penyidikan, hingga permintaan Majelis Tinggi Demokrat agar dirinya fokus pada perkara di KPK.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

 

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

    Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

    Nasional
    'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

    "DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

    Nasional
    Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

    Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

    Nasional
    Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

    Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

    Nasional
    Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

    Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

    Nasional
    Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

    Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

    Nasional
    Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

    Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

    Nasional
    Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

    Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

    Nasional
    Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

    Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

    Nasional
    Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

    Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

    Nasional
    Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

    Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

    Nasional
    Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

    Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

    Nasional
    Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

    Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

    Nasional
    Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

    Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

    Nasional
    Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

    Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X