Anas Akan Menjadi Penentu Kelanjutan Partai Demokrat

Kompas.com - 26/02/2013, 15:39 WIB
|
EditorRusdi Amral

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dipersilakan untuk buka-bukaan membongkar hal-hal yang tidak baik di lingkungan partai. Pengalamannya di dunia politik, khususnya setelah bergabung dengan lingkaran satu Partai Demokrat, akan sangat menentukan keberlanjutan partai itu.

"Anas itu tipikal 'pembunuh' yang santun. Dia bisa tersenyum sambil bilang 'mari kita bunuh dengan saksama dan terukur'," kata Direktur Utama PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah, di Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Berbicara dalam forum 2013 Wealth on Wealth Briefing yang digelar Standard Chartered Bank, Eep menyatakan, Anas sangat mengetahui seluk-beluk Partai Demokrat. "Anas mendampingi Hadi Utomo selama lima tahun sebelum menjadi ketua umum. Setelahnya, ia didampingi Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) sekitar 2,5 tahun. Dengan fakta itu, akan seperti apa nanti yang diungkapkannya karena dia tahu sedemikian banyak," kata Eep.

Hadi Utomo adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Dia adalah kakak ipar Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, dukungan agar Anas melakukan buka-bukaan disampaikan pihak Partai Demokrat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat Muhammad Rahmad menyatakan, Anas bakal buka-bukaan untuk kasus lain.

"Saya yakin Mas Anas bersifat negarawan. Kalau memang ada hal-hal yang tidak baik, silakan, jika ada sesuatu yang dibongkar, silakan. Namun, satu hal, Mas Anas (dalam pidatonya Sabtu lalu) tidak menyebut sama sekali Nazaruddin," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Senin, di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

Nasional
Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X