Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timwas Century Akan Panggil Anas Urbaningrum

Kompas.com - 26/02/2013, 11:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Tim Pengawas DPR untuk kasus Bank Century, Hendrawan Supratikno, mengatakan, Timwas akan merespons mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum yang ingin mengungkapkan sesuatu terkait kasus Century. Keinginan untuk membongkar kasus Century tak disampaikan langsung oleh Anas, tetapi diungkap oleh politisi Partai Hanura Yuddy Chrisnandi yang melakukan pertemuan dengan Anas pada Minggu (24/2/2013) malam lalu. Menurut Yuddy, dalam pertemuannya dengan Anas, salah satu hal yang dibicarakan adalah terkait kasus Century yang akan diungkap Anas.

"Pagi ini, saya berkoordinasi dengan anggota Timwas yang lain untuk membicarakan kemungkinan mengundang Anas. Sekarang surat tertulisnya belum. Mungkin bulan Maret," ujar Hendrawan, di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Politisi PDI Perjuangan ini mengklaim, beberapa anggota sudah sepakat mengundang Anas. Namun, keputusan waktu pemanggilan Anas akan ditentukan dalam forum rapat internal anggota Timwas Century. Hendrawan mengatakan, pemanggilan terhadap Anas dilakukan setelah ada pengakuan dari beberapa koleganya yang menyatakan mantan Ketua Umum DPP Demokrat itu akan mengungkap skandal Bank Century.

"Dia bilang kan mau ungkap kasus ini. Kami percaya Anas punya informasi menarik, makanya kami panggil," kata Hendrawan.

Menurut Hendrawan, keterangan Anas bisa membuka tabir kasus-kasus lain yang diketahui mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu. "Ini akan menarik karena mungkin saja dia mengetahui soal penggelembungan daftar pemilih tetap sampai IT KPU. Info-info ini ikut memberi kontribusi pada proses bersih diri nasional," paparnya.

Jika merunut jadwal yang telah diagendakan, kemungkinan pemanggilan Anas akan dijadwalkan setelah Timwas memanggil Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Anas akan bongkar Century?


Seperti diberitakan, Ketua Bapilu Partai Hanura Yuddy Chrisnandi mengutarakan isi pertemuannya pada Minggu (24/2/2013) lalu, di kediaman Anas, Duren Sawit, Jakarta Timur. Salah satu isi pertemuan itu adalah adanya niat Anas untuk membongkar skandal bail out Bank Century. Menurut Yuddy, dalam pertemuan itu, turut hadir politisi Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. 

"Sekarang bolanya ada di Mas Priyo. Dia membidangi masalah Timwas Century. Anas pionir yang akan membongkar skandal Century senilai Rp 6,7 triliun," kata Yuddy, di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Senin (25/2/2013).

Sebelum ia dan Priyo, menurut Yuddy, ada mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan seorang sesepuh HMI yang terlebih dulu bertemu dengan Anas. Namun, Yuddy mengaku tak mengetahui apa yang dibicarakan Anwar dan Anas.  

"Sebelum kami bicara lembar kedua itu, masih ada Pak Anwar Nasution dengan satu orang sesepuh kami (HMI). Saya tidak tahu dia bawa apa ke dalam. (Anwar) ke luar, baru saya masuk dengan Mas Priyo. Kami bertiga lalu bicara lembar kedua itu," paparnya.

Selain Anwar, menurut Yuddy, mantan anggota DPR dari Fraksi PKS, Misbakhun, juga melakukan pertemuan dengan Anas. Menurutnya, Misbakhun menunggu di luar ruangan saat ia, Priyo, dan Anas bertemu. Misbakhun merupakan salah satu inisiator Pansus Angket kasus Century, yang pernah berperkara dalam kasus LC fiktif Bank Century. "Lembaran kedua ini bukan hanya milik Anas, tapi milik semua orang," kata Yuddy.

Baca juga topik:
Skandal Proyek Hambalang
Krisis Demokrat
Apa Kabar Kasus Century?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com