Satu Pimpinan KPK Jadi Anggota Komite Etik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan lima anggota Komite Etik yang akan bertugas menelusuri indikasi pelanggaran kode etik terkait bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, anggota Komite Etik terdiri dari satu unsur pimpinan KPK, satu penasihat KPK, dan tiga tokoh dari eksternal KPK.

"Komite Etik sudah dibentuk. Salah satu penasihat yang ikut dalam Komite Etik adalah Abdullah Hehamahua, jumlahnya ada lima anggota," kata Johan di Jakarta, Senin (25/2/20313).

Namun, Johan belum mengungkapkan lima anggota Komite Etik tersebut. Dia mengatakan, lebih jauh mengenai Komite Etik ini akan disampaikan ke publik sore nanti. "Ada tiga tokoh di luar KPK yang sudah ditentukan, ada lima anggota Komite Etik ya, bukan tujuh. Diharapkan tim bisa bekerja obyektif, independen," ujarnya.

KPK membentuk Komite Etik setelah menggelar rapat pimpinan yang menerima hasil penelusuran tim investigasi yang dibentuk Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK. Hasil investigasi tim menyimpulkan kalau draf sprindik atas nama Anas yang bocor itu merupakan dokumen asli keluaran KPK. Tim investigasi pun merekomendasikan kepada pimpinan KPK untuk membentuk Komite Etik.

Adapun draf sprindik Anas diketahui bocor sebelum KPK menetapkan secara resmi Anas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. Jumat pekan lalu, KPK secara resmi mengumumkan Anas sebagai tersangka. Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu diduga menerima pemberian hadiah atau janji terkait kewenangannya sebagai anggota DPR. Menurut KPK, Anas tidak hanya diduga menerima pemberian terkait Hambalang, tetapi juga proyek-proyek lainnya.