Sprindik Bocor, KPK Pertaruhkan Kepercayaan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Etik yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan serius mengusut kasus dugaan bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pasalnya, kepercayaan masyarakat terhadap KPK dipertaruhkan.

"Komite Etik harus berjalan terus membongkar siapa yang harus bertanggung jawab dan beri hukuman setimpal. Kalau perlu dipecat karena taruhannya luar biasa bagi kepercayaan masyarakat terhadap KPK," kata anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Senin (25/2/2013).

Eva menyarankan Anas menggunakan hak konstitusinya, yakni mengajukan pra-peradilan proses hukum terhadapnya jika merasa ada intervensi dari pihak luar terhadap KPK. Hanya, dia berharap agar proses itu dilakukan setelah Komite Etik selesai bekerja sehingga jelas duduk perkaranya.

Eva juga berharap agar semua pihak menanggapi dengan kepala dingin kegaduhan di Partai Demokrat yang berkorelasi dengan pengawasan di internal KPK. Jika spekulasi terus berkembang, ini malah memperlebar konflik dan mengaburkan permasalahan utama, yakni dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Saya berharap Komite Etik mampu mengurai masalah di KPK dan mampu merehabilitasi KPK," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, Komite Etik akan melakukan penyelidikan terkait dugaan pembocoran draf sprindik. Sebelumnya, tim investigasi KPK menyimpulkan draf yang beredar di masyarakat diduga kuat merupakan dokumen dari KPK.

Jika terbukti pelaku pembocor dokumen adalah pegawai KPK, sanksi yang akan diberikan bisa berupa pemecatan, penurunan pangkat, penurunan golongan, teguran tertulis, atau surat peringatan. Jika ternyata pimpinan yang terlibat, sanksi akan diputuskan Komite Etik.

Anas menyinggung bocornya sprindik itu salah satu bentuk intervensi pihak luar. Anas juga mengaitkan dengan desakan agar KPK memperjelas statusnya hingga permintaan Majelis Tinggi Demokrat agar dirinya fokus pada perkara di KPK. Dari penjelasannya, Anas tak gamblang menyebut siapa pihak yang menurut dia mengintervensi KPK.