Sprindik Bocor, KPK Pertaruhkan Kepercayaan Publik

Kompas.com - 25/02/2013, 10:20 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Etik yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan serius mengusut kasus dugaan bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pasalnya, kepercayaan masyarakat terhadap KPK dipertaruhkan.

"Komite Etik harus berjalan terus membongkar siapa yang harus bertanggung jawab dan beri hukuman setimpal. Kalau perlu dipecat karena taruhannya luar biasa bagi kepercayaan masyarakat terhadap KPK," kata anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Senin (25/2/2013).

Eva menyarankan Anas menggunakan hak konstitusinya, yakni mengajukan pra-peradilan proses hukum terhadapnya jika merasa ada intervensi dari pihak luar terhadap KPK. Hanya, dia berharap agar proses itu dilakukan setelah Komite Etik selesai bekerja sehingga jelas duduk perkaranya.

Eva juga berharap agar semua pihak menanggapi dengan kepala dingin kegaduhan di Partai Demokrat yang berkorelasi dengan pengawasan di internal KPK. Jika spekulasi terus berkembang, ini malah memperlebar konflik dan mengaburkan permasalahan utama, yakni dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Saya berharap Komite Etik mampu mengurai masalah di KPK dan mampu merehabilitasi KPK," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, Komite Etik akan melakukan penyelidikan terkait dugaan pembocoran draf sprindik. Sebelumnya, tim investigasi KPK menyimpulkan draf yang beredar di masyarakat diduga kuat merupakan dokumen dari KPK.

Jika terbukti pelaku pembocor dokumen adalah pegawai KPK, sanksi yang akan diberikan bisa berupa pemecatan, penurunan pangkat, penurunan golongan, teguran tertulis, atau surat peringatan. Jika ternyata pimpinan yang terlibat, sanksi akan diputuskan Komite Etik.

Anas menyinggung bocornya sprindik itu salah satu bentuk intervensi pihak luar. Anas juga mengaitkan dengan desakan agar KPK memperjelas statusnya hingga permintaan Majelis Tinggi Demokrat agar dirinya fokus pada perkara di KPK. Dari penjelasannya, Anas tak gamblang menyebut siapa pihak yang menurut dia mengintervensi KPK.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wabah Corona Terbesar Kedua Ada di Korsel, Pemerintah Diminta Amankan WNI

    Wabah Corona Terbesar Kedua Ada di Korsel, Pemerintah Diminta Amankan WNI

    Nasional
    Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

    Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

    Nasional
    Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

    Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

    Nasional
    BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

    BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

    Nasional
    Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

    Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

    Nasional
    Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

    Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

    Nasional
    Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

    Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

    Nasional
    Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

    Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

    Nasional
    KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

    KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

    Nasional
    Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

    Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

    Nasional
    Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

    Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

    Nasional
    Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

    Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

    Nasional
    Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

    Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

    Nasional
    Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

    Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

    Nasional
    Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

    Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X