Sprindik Bocor, KPK Pertaruhkan Kepercayaan Publik

Kompas.com - 25/02/2013, 10:20 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Etik yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan serius mengusut kasus dugaan bocornya draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pasalnya, kepercayaan masyarakat terhadap KPK dipertaruhkan.

"Komite Etik harus berjalan terus membongkar siapa yang harus bertanggung jawab dan beri hukuman setimpal. Kalau perlu dipecat karena taruhannya luar biasa bagi kepercayaan masyarakat terhadap KPK," kata anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Senin (25/2/2013).

Eva menyarankan Anas menggunakan hak konstitusinya, yakni mengajukan pra-peradilan proses hukum terhadapnya jika merasa ada intervensi dari pihak luar terhadap KPK. Hanya, dia berharap agar proses itu dilakukan setelah Komite Etik selesai bekerja sehingga jelas duduk perkaranya.

Eva juga berharap agar semua pihak menanggapi dengan kepala dingin kegaduhan di Partai Demokrat yang berkorelasi dengan pengawasan di internal KPK. Jika spekulasi terus berkembang, ini malah memperlebar konflik dan mengaburkan permasalahan utama, yakni dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Saya berharap Komite Etik mampu mengurai masalah di KPK dan mampu merehabilitasi KPK," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, Komite Etik akan melakukan penyelidikan terkait dugaan pembocoran draf sprindik. Sebelumnya, tim investigasi KPK menyimpulkan draf yang beredar di masyarakat diduga kuat merupakan dokumen dari KPK.

Jika terbukti pelaku pembocor dokumen adalah pegawai KPK, sanksi yang akan diberikan bisa berupa pemecatan, penurunan pangkat, penurunan golongan, teguran tertulis, atau surat peringatan. Jika ternyata pimpinan yang terlibat, sanksi akan diputuskan Komite Etik.

Anas menyinggung bocornya sprindik itu salah satu bentuk intervensi pihak luar. Anas juga mengaitkan dengan desakan agar KPK memperjelas statusnya hingga permintaan Majelis Tinggi Demokrat agar dirinya fokus pada perkara di KPK. Dari penjelasannya, Anas tak gamblang menyebut siapa pihak yang menurut dia mengintervensi KPK.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Polri Akui Ada Polisi yang Diberi Sanksi Etik karena Pamer Kemewahan

    Polri Akui Ada Polisi yang Diberi Sanksi Etik karena Pamer Kemewahan

    Nasional
    Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

    Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

    Nasional
    Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

    Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

    Nasional
    Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

    Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

    Nasional
    Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

    Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

    Nasional
    Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

    Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

    Nasional
    Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

    Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

    Nasional
    Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

    Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

    Nasional
    Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

    Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

    Nasional
    Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

    Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

    Nasional
    Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

    Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

    Nasional
    Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

    Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

    Nasional
    Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

    Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

    Nasional
    KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

    KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

    Nasional
    Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

    Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X