Anas Tersangka, Hukum atau Politik?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mempertanyakan apakah ditetapkannya ia sebagai tersangka kasus pemberian gratifikasi megaproyek Hambalang merupakan peristiwa hukum atau politik. Hal itu disampaikan Anas melalui Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustafa kepada wartawan, Jumat (22/2/2013) malam.

"Sampai detik ini, Anas Urbaningrum bingung, ini peristiwa hukum atau politik," ujar Saan.

Meski demikian, Saan melanjutkan, Anas tetap menghargai proses hukum yang menimpa dirinya atas pertimbangan negara Indonesia adalah negara yang mendasarkan diri pada hukum, bukan negara yang mendasarkan diri pada politik. Saan melanjutkan, Anas telah menyiapkan momentum untuk mencari keadilan baginya. Mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam tersebut direncanakan akan bicara pada Sabtu (23/2/2013).

"Besok siang, Anas akan konferensi pers di DPP tentang sikap yang akan diambilnya," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan pasal penerimaan gratifikasi atau hadiah saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat perintah penyidikan (sprindik) Anas yang ditandatangani pada Jumat (22/2/2013), Anas disebutkan tidak hanya diduga menerima hadiah terkait proyek Hambalang, tetapi juga proyek-proyek lain.

"Penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan pusat olahraga di Desa Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya, KPK telah menetapkan saudara AU (Anas Urbaningrum) sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat malam.

Saat ditanya lebih jauh mengenai proyek selain Hambalang yang diduga berkaitan dengan Anas ini, Johan enggan menjelaskan lebih detail. "Proyek-proyek lainnya, ya tentu kemungkinan ada proyek lainnya," ujar Johan.

Johan juga tidak menjawab saat ditanya apakah hadiah atau gratifikasi yang diduga diterima Anas itu salah satunya adalah mobil Toyota Harrier. Menurut Johan, dirinya tidak berbicara mengenai materi kasus. Ia mengatakan, KPK akan memaparkan bukti-bukti dan materi kasus lebih jauh dalam proses persidangan.

Demikian juga ketika ditanya soal besaran atau nilai hadiah yang diterima Anas. "Ya, itu mungkin bagian yang akan saya cek kembali," kata Johan.

KPK menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan Anas sebagai tersangka ini diresmikan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 22 Februari 2013. Sprindik atas nama Anas tersebut, kata Johan, ditandatangani Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bersamaan dengan penetapan tersangka ini, KPK mencegah Anas bepergian ke luar negeri.

Baca juga:
Sekelumit Sosok Anas Urbaningrum
Masihkah Anas Siap Digantung di Monas?
Anas Urbaningrum Dicegah ke Luar Negeri
KPK Belum Tahan Anas Urbaningrum
Rekam Jejak Anas Urbaningrum di Skandal Hambalang

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang