Dukung Anas Urbaningrum, Pengurus Demokrat Mundur

Kompas.com - 23/02/2013, 00:10 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat M Rahmat menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya. Ia mengatakan, pengunduran dirinya adalah bentuk loyalitas kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus Hambalang.

"Saya sudah menyiapkan surat pengunduran diri. Ini bentuk dukungan kepada Anas," kata Rahmat saat berkunjung ke rumah Anas, Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (22/2/2013) malam.

Menurut Rahmat, pengunduran dirinya didukung penuh oleh para senior di partai. Sejumlah pengurus senior pun, kata Rahmat, akan mundur dari jabatannya.

"Kalau tidak mundur akan menciptakan suasana yang tidak kondusif di partai," ujarnya.

Ia mengungkapkan, yang harus dilakukan saat ini adalah menjaga suasana internal partai agar tetap kondusif.

Anas tersangka

Seperti diberitakan, KPK secara resmi mengumumkan status tersangka Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam jumpa pers, Jumat (23/2/2013). Anas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai anggota DPR 2009-2014. Sebelum menjadi ketua umum, Anas merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

"Perlu disampaikan, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa kali, termasuk hari ini, dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan sport centre Hambalang atau proyek-proyek lainnya, KPK telah menetapkan saudara AU sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/2/2013) malam.

Menurut Johan, Anas tidak hanya diduga menerima pemberian hadiah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan pusat olahraga Hambalang, tetapi juga terkait proyek-proyek lain. Namun, Johan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai proyek lain yang dimaksudkannya itu.

Mengenai nilai hadiah atau gratifikasi yang diterima Anas, Johan mengatakan akan mengeceknya terlebih dahulu. Dia pun enggan menjawab saat ditanya apakah gratifikasi yang diduga diterima Anas itu dalam bentuk Toyota Harrier. "Jangan kita bicarakan materi," ujarnya.

KPK menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan Anas sebagai tersangka ini diresmikan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 22 Februari 2013. Sprindik atas nama Anas tersebut, kata Johan, ditandatangani Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Johan juga menegaskan, penetapan Anas sebagai tersangka ini sudah berdasarkan dua alat bukti yang cukup. "Saya juga menegaskan, jangan kait-kaitkan proses di KPK dengan proses politik," ujar Johan.

KPK juga menyatakan, Anas telah dicegah bepergian ke luar negeri.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

 

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

    Nasional
    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

    Nasional
    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

    Nasional
    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

    Nasional
    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

    Nasional
    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

    Nasional
    Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

    Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

    Nasional
    Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

    Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

    Nasional
    Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

    Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

    Nasional
    Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

    Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

    Nasional
    Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

    Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

    Nasional
    Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

    Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

    Nasional
    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Nasional
    Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

    Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

    Nasional
    Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

    Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X