KPK Cegah Anas Urbaningrum Selama Enam Bulan

Kompas.com - 22/02/2013, 20:10 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Bersamaan dengan penetapan status Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Imigrasi mencegah Anas bepergian ke luar negeri. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, Anas dicegah selama enam bulan ke depan terhitung sejak Jumat (22/2/2013) hari ini.

"Baru saja ditandatangani surat permintaan pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi atas nama Anas Urbaningrum untuk tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan," kata Johan, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, malam ini.

Menurutnya, surat permintaan cegah atas nama Anas ini baru ditanda tangani pimpinan KPK hari ini. Pencegahan dilakukan agar sewaktu-waktu KPK membutuhkan keterangan Anas, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri. KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah atau janji dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas, kata Johan, penerimaan hadiah itu tidak hanya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan pusat olahraga Hambalang, melainkan juga terkait proyek-proyek lain yang belum dapat dirinci oleh Johan saat ini. Dia juga tidak menjawab apakah salah satu hadiah atau gratifikasi yang diterima Anas berupa Toyota Harrier atau bukan.

"Saya tidak bicara materi, materi dan bukti-bukti akan kita paparkan di pengadilan tentu saja," ujarnya.

Demikian juga saat ditanya berapa nilai pemberian yang diterima Anas. Meskipun demikian, Johan menegaskan kalau penetapan Anas sebagai tersangka ini sudah didasari barang bukti yang cukup. "Berdasarkan proses gelar perkara hari ini dan sebelum-sebelumnya," tambah Johan.

Adapun, pasal yang disangkakan kepada Anas adalah Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

    Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

    Nasional
    Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

    Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

    Nasional
    Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

    Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

    Nasional
    PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

    PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

    Nasional
    KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

    KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

    Nasional
    Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

    Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

    Nasional
    IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

    IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

    Nasional
    Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

    Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

    Nasional
    Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

    Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

    Nasional
    Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

    Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

    Nasional
    Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

    Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

    Nasional
    Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

    Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

    Nasional
    Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

    Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

    Nasional
    Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

    Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

    Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X