Kompas.com - 22/02/2013, 19:55 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, menduga, penetapan kliennya sebagai tersangka berkaitan dengan bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) beberapa waktu lalu. Ia menduga, penetapan Anas sebagai tersangka telah direncanakan sebelumnya.

"Ya, saya sudah menduga ada hal-hal yang kurang pas dan tidak wajar. Ini kaitannya dengan sprindik bocor, ada upaya itu. Saya melihat ada skandal," ujar Firman saat dihubungi, Jumat (22/2/2013).

Firman mengaku belum menemui kliennya. Ia pun belum memutuskan langkah hukum yang akan dilakukan terkait kasus Anas. "Saya akan pelajari dulu. Saya akan bertemu dengan klien saya. Ini saya perjalanan dari luar kota," kata Firman.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi mengumumkan status tersangka Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam jumpa pers, Jumat (23/2/2013). Anas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai anggota DPR 2009-2014. Sebelum menjadi ketua umum, Anas merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

"Perlu disampaikan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa kali termasuk hari ini, dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan sport centre Hambalang atau proyek-proyek lainnya, KPK telah menetapkan saudara AU sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/2/2013) malam.

Menurut Johan, Anas tidak hanya diduga menerima pemberian hadiah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan pusat olahraga Hambalang, tetapi juga terkait proyek-proyek lain. Namun, Johan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai proyek lain yang dimaksudkannya itu.

Mengenai nilai hadiah atau gratifikasi yang diterima Anas, Johan mengatakan akan mengeceknya terlebih dahulu. Dia pun enggan menjawab saat ditanya apakah gratifikasi yang diduga diterima Anas itu dalam bentuk Toyota Harrier. “Jangan kita bicarakan materi,” ujarnya.

KPK menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan Anas sebagai tersangka ini diresmikan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 22 Februari 2013. Sprindik atas nama Anas tersebut, kata Johan, ditanda tangani Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Johan juga menegaskan, penetapan Anas sebagai tersangka ini sudah berdasarkan dua alat bukti yang cukup. “Saya juga menegaskan, jangan kait-kaitkan proses di KPK dengan proses politik,” ujar Johan.

KPK juga menyatakan, Anas telah dicegah berpergian ke luar negeri.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

    Penganiayaan Perawat oleh Keluarga Pasien merupakan Ancaman terhadap Keamanan Sistem Pelayanan Kesehatan

    Nasional
    Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

    Istana Klaim Neraca Dagang Alami Suplus, Sinyal Pemulihan Ekonomi Mulai Menguat

    Nasional
    1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

    1.594.722 Kasus Covid-19 dan Menurunnya Angka Kesembuhan

    Nasional
    Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

    Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

    Nasional
    Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

    Langkah Siti Fadilah yang Kontroversial, Jadi Relawan Vaksin Nusantara hingga Wawancara dengan Deddy Corbuzier

    Nasional
    Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

    Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

    Nasional
    Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

    Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

    Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

    Nasional
    Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

    Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

    Nasional
    Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

    Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

    Nasional
    Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

    Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

    Nasional
    Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

    Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

    Nasional
    Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

    Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

    Nasional
    UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

    UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

    Nasional
    UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

    UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X