Kuasa Hukum: Ada Skandal di Balik Penetapan Tersangka Anas Urbaningrum

Kompas.com - 22/02/2013, 19:55 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, menduga, penetapan kliennya sebagai tersangka berkaitan dengan bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) beberapa waktu lalu. Ia menduga, penetapan Anas sebagai tersangka telah direncanakan sebelumnya.

"Ya, saya sudah menduga ada hal-hal yang kurang pas dan tidak wajar. Ini kaitannya dengan sprindik bocor, ada upaya itu. Saya melihat ada skandal," ujar Firman saat dihubungi, Jumat (22/2/2013).

Firman mengaku belum menemui kliennya. Ia pun belum memutuskan langkah hukum yang akan dilakukan terkait kasus Anas. "Saya akan pelajari dulu. Saya akan bertemu dengan klien saya. Ini saya perjalanan dari luar kota," kata Firman.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi mengumumkan status tersangka Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam jumpa pers, Jumat (23/2/2013). Anas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai anggota DPR 2009-2014. Sebelum menjadi ketua umum, Anas merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

"Perlu disampaikan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa kali termasuk hari ini, dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan sport centre Hambalang atau proyek-proyek lainnya, KPK telah menetapkan saudara AU sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/2/2013) malam.

Menurut Johan, Anas tidak hanya diduga menerima pemberian hadiah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan pusat olahraga Hambalang, tetapi juga terkait proyek-proyek lain. Namun, Johan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai proyek lain yang dimaksudkannya itu.

Mengenai nilai hadiah atau gratifikasi yang diterima Anas, Johan mengatakan akan mengeceknya terlebih dahulu. Dia pun enggan menjawab saat ditanya apakah gratifikasi yang diduga diterima Anas itu dalam bentuk Toyota Harrier. “Jangan kita bicarakan materi,” ujarnya.

KPK menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan Anas sebagai tersangka ini diresmikan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 22 Februari 2013. Sprindik atas nama Anas tersebut, kata Johan, ditanda tangani Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Johan juga menegaskan, penetapan Anas sebagai tersangka ini sudah berdasarkan dua alat bukti yang cukup. “Saya juga menegaskan, jangan kait-kaitkan proses di KPK dengan proses politik,” ujar Johan.

KPK juga menyatakan, Anas telah dicegah berpergian ke luar negeri.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

    Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

    Nasional
    PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

    PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

    Nasional
    Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

    Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

    Nasional
    Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

    Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

    Nasional
    Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

    Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

    Nasional
    Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

    Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

    Nasional
    Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

    Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

    Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

    Nasional
    Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

    Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

    Nasional
    Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

    Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

    Nasional
    Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

    Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

    Nasional
    Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

    Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

    Nasional
    Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

    Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X