Kuasa Hukum: Ada Skandal di Balik Penetapan Tersangka Anas Urbaningrum

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, menduga, penetapan kliennya sebagai tersangka berkaitan dengan bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) beberapa waktu lalu. Ia menduga, penetapan Anas sebagai tersangka telah direncanakan sebelumnya.

"Ya, saya sudah menduga ada hal-hal yang kurang pas dan tidak wajar. Ini kaitannya dengan sprindik bocor, ada upaya itu. Saya melihat ada skandal," ujar Firman saat dihubungi, Jumat (22/2/2013).

Firman mengaku belum menemui kliennya. Ia pun belum memutuskan langkah hukum yang akan dilakukan terkait kasus Anas. "Saya akan pelajari dulu. Saya akan bertemu dengan klien saya. Ini saya perjalanan dari luar kota," kata Firman.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi mengumumkan status tersangka Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam jumpa pers, Jumat (23/2/2013). Anas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai anggota DPR 2009-2014. Sebelum menjadi ketua umum, Anas merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

"Perlu disampaikan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa kali termasuk hari ini, dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan sport centre Hambalang atau proyek-proyek lainnya, KPK telah menetapkan saudara AU sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/2/2013) malam.

Menurut Johan, Anas tidak hanya diduga menerima pemberian hadiah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan pusat olahraga Hambalang, tetapi juga terkait proyek-proyek lain. Namun, Johan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai proyek lain yang dimaksudkannya itu.

Mengenai nilai hadiah atau gratifikasi yang diterima Anas, Johan mengatakan akan mengeceknya terlebih dahulu. Dia pun enggan menjawab saat ditanya apakah gratifikasi yang diduga diterima Anas itu dalam bentuk Toyota Harrier. “Jangan kita bicarakan materi,” ujarnya.

KPK menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan Anas sebagai tersangka ini diresmikan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 22 Februari 2013. Sprindik atas nama Anas tersebut, kata Johan, ditanda tangani Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Johan juga menegaskan, penetapan Anas sebagai tersangka ini sudah berdasarkan dua alat bukti yang cukup. “Saya juga menegaskan, jangan kait-kaitkan proses di KPK dengan proses politik,” ujar Johan.

KPK juga menyatakan, Anas telah dicegah berpergian ke luar negeri.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang