Kuasa Hukum: Ada Skandal di Balik Penetapan Tersangka Anas Urbaningrum

Kompas.com - 22/02/2013, 19:55 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Firman Wijaya, menduga, penetapan kliennya sebagai tersangka berkaitan dengan bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) beberapa waktu lalu. Ia menduga, penetapan Anas sebagai tersangka telah direncanakan sebelumnya.

"Ya, saya sudah menduga ada hal-hal yang kurang pas dan tidak wajar. Ini kaitannya dengan sprindik bocor, ada upaya itu. Saya melihat ada skandal," ujar Firman saat dihubungi, Jumat (22/2/2013).

Firman mengaku belum menemui kliennya. Ia pun belum memutuskan langkah hukum yang akan dilakukan terkait kasus Anas. "Saya akan pelajari dulu. Saya akan bertemu dengan klien saya. Ini saya perjalanan dari luar kota," kata Firman.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi mengumumkan status tersangka Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam jumpa pers, Jumat (23/2/2013). Anas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai anggota DPR 2009-2014. Sebelum menjadi ketua umum, Anas merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

"Perlu disampaikan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa kali termasuk hari ini, dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan sport centre Hambalang atau proyek-proyek lainnya, KPK telah menetapkan saudara AU sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/2/2013) malam.

Menurut Johan, Anas tidak hanya diduga menerima pemberian hadiah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan pusat olahraga Hambalang, tetapi juga terkait proyek-proyek lain. Namun, Johan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai proyek lain yang dimaksudkannya itu.

Mengenai nilai hadiah atau gratifikasi yang diterima Anas, Johan mengatakan akan mengeceknya terlebih dahulu. Dia pun enggan menjawab saat ditanya apakah gratifikasi yang diduga diterima Anas itu dalam bentuk Toyota Harrier. “Jangan kita bicarakan materi,” ujarnya.

KPK menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan Anas sebagai tersangka ini diresmikan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 22 Februari 2013. Sprindik atas nama Anas tersebut, kata Johan, ditanda tangani Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Johan juga menegaskan, penetapan Anas sebagai tersangka ini sudah berdasarkan dua alat bukti yang cukup. “Saya juga menegaskan, jangan kait-kaitkan proses di KPK dengan proses politik,” ujar Johan.

KPK juga menyatakan, Anas telah dicegah berpergian ke luar negeri.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

    Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

    Nasional
    Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

    Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

    Nasional
    Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

    Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

    Nasional
    Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

    Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

    Nasional
    Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

    Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

    Nasional
    Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

    Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

    Nasional
    Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

    Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

    Nasional
    Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

    Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

    Nasional
    Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

    Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

    Nasional
    Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

    Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

    Nasional
    Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

    Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

    Nasional
    Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

    Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

    Nasional
    Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

    Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

    Nasional
    KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

    KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

    Nasional
    Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

    Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X