Sprindik Anas Urbaningrum Diteken Bambang Widjojanto, Bukan Abraham

Kompas.com - 22/02/2013, 19:52 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditandatangani Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, bukan Ketua KPK Abraham Samad. Melalui sprindik tersebut, KPK resmi menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait kewenangannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelum terpilih sebagai ketua umum pada Kongres Partai Demokrat 2010, Anas merupakan anggota DPR yang menjabat sebagai ketua fraksi. "Sprindik ditandatangani Bambang Widjojanto," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/2/2013) malam.

Saat ditanya mengapa Bambang yang menandatangani sprindik tersebut dan bukan Abraham, Johan mengatakan, hal itu wajar-wajar saja. Menurut dia, sprindik yang diterbitkan KPK tidak harus ditanda tangani Ketua KPK.

"Semua pimpinan bisa menandatangani sprindik. Ini bukan hal yang aneh. Tidak semua sprindik ditandatangani Pak Abraham," ujar Johan.

Meski demikian, menurut Johan, semua unsur pimpinan KPK sepakat menetapkan Anas sebagai tersangka. Draf sprindik Anas ini, katanya, sudah diparaf lima unsur pimpinan KPK, yakni Abraham, Bambang, Busyro Muqoddas, Zulkarnain, dan Adnan Pandupraja. "Jadi, tidak benar ada dua pimpinan yang mbalelo, tidak setuju, itu tidak benar, itu bersifat isu atau hoax," ujar Johan.

Lebih jauh dia mengatakan, sprindik Anas ini ditandatangani pada Jumat (22/2/2103) ini. Penetapan Anas sebagai tersangka, kata Johan, sudah melalui proses gelar perkara, baik yang digelar hari ini maupun ekspose yang sebelum-sebelumnya. KPK menetapkan Anas sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait kewenangannya sebagai anggota DPR. Penerimaan hadiah itu tidak hanya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan pusat olahraga Hambalang, tetapi juga terkait proyek-proyek lain yang belum dapat dirinci oleh Johan saat ini.

Penetapan Anas sebagai tersangka ini sempat diwarnai insiden bocornya draf sprindik Anas. Berdasarkan hasil investigasi tim internal KPK, dokumen draf sprindik yang beredar melalui media itu merupakan dokumen asli. Kini, KPK membentuk Komite Etik untuk menelusuri dugaan pelanggaran etika yang dilakukan unsur pimpinan terkait bocornya draf sprindik ini.

Anas tersangka

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi mengumumkan status tersangka Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam jumpa pers, Jumat (22/2/2013). Anas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai anggota DPR  2009-2014. Sebelum menjadi ketua umum, Anas merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

"Perlu disampaikan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa kali termasuk hari ini, dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan sport centre Hambalang atau proyek-proyek lainnya, KPK telah menetapkan saudara AU sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/2/2013) malam.

Halaman:
Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

    KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

    Nasional
    Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

    Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

    Nasional
    Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

    Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

    Nasional
    Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

    Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

    Nasional
    Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

    Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

    Nasional
    KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

    KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

    Nasional
    Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

    Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

    Nasional
    Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

    Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

    Nasional
    Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

    Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

    Nasional
    Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

    Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

    Nasional
    Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

    Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

    Nasional
    Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

    Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

    Nasional
    Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

    Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

    Nasional
    Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

    Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

    Nasional
    Menteri LHK Klaim Hulu Daerah Aliran Sungai Barito Masih Terjaga Baik

    Menteri LHK Klaim Hulu Daerah Aliran Sungai Barito Masih Terjaga Baik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X