Pengurus Demokrat Datangi Rumah Anas Urbaningrum

Kompas.com - 22/02/2013, 19:50 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Umar Arsal langsung meluncur ke kediaman Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum pada Jumat (22/2/2013) malam. Hal ini menyusul ditetapkannya Anas sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

"Kami baru dengar dan kami langsung mau ke rumah Ketum," ujar Umar, Jumat, saat dihubungi wartawan.

Umar mengatakan, ia mendatangi rumah Anas untuk memberikan dukungan moril. "Kami akan bergabung bersatu untuk menghadapi cobaan ini,"kata dia.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi mengumumkan status tersangka Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam jumpa pers, Jumat (23/2/2013). Anas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima hadiah atau janji terkait yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai anggota DPR RI 2009-2014. Sebelum menjadi ketua umum, Anas merupakan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

"Perlu disampaikan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa kali termasuk hari ini, dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan Sport Centre Hambalang atau proyek-proyek lainnya, KPK telah menetapkan saudara AU sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (22/2/2013) malam.

Menurut Johan, Anas tidak hanya  diduga menerima pemberian hadiah terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pembangunan pusat olahraga Hambalang, melainkan terkait proyek-proyek lainnya. Namun Johan tidak menjelaskan lebih jauh mengenai proyek lain yang dimaksudkannya itu.

Mengenai nilai hadiah atau gratifikasi yang diterima Anas, Johan mengatakan akan mengeceknya terlebih dahulu. Dia pun enggan menjawab saat ditanya apakah gratifikasi yang diduga diterima Ana situ dalam bentuk Toyota Harrier. “Jangan kita bicarakan materi,” ujarnya.

KPK menjerat Anas dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penetapan Anas sebagai tersangka ini diresmikan melalui surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 22 Februari 2013. Sprindik atas nama Anas tersebut, kata Johan, ditanda tangani Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Johan juga menegaskan kalau penetapan Anas sebagai tersangka ini sudah berdasarkan dua alat bukti yang cukup. “Saya juga menegaskan, jangan kait-kaitkan proses di KPK dengan proses politik,” tambah Johan.

Baca juga:
Sekelumit Sosok Anas Urbaningrum
Masihkah Anas Siap Digantung di Monas?
Anas Urbaningrum Dicegah ke Luar Negeri
KPK Belum Tahan Anas Urbaningrum
Rekam Jejak Anas Urbaningrum di Skandal Hambalang

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

    Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

    Nasional
    Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

    Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

    Nasional
    1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

    1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

    Nasional
    Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

    Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

    Nasional
    SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

    SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

    Nasional
    SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

    SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

    Nasional
    Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

    Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

    Nasional
    Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

    Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

    Nasional
    KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

    KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

    Nasional
    Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

    Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

    Nasional
    Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

    Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

    Nasional
    SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

    SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

    Nasional
    Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

    Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

    Nasional
    Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

    Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

    Nasional
    Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

    Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X