KPK Tak Ada Target Penyelesaian Hambalang

Kompas.com - 22/02/2013, 19:41 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan tak ada target waktu terkait penyelidikan dan penyidikan kasus Hambalang. KPK akan melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Hambalang secara profesional.

"Yang pasti, KPK masih mengembangkan kasus Hambalang, apakah itu terkait pengadaan sport center maupun yang baru saya kita umumkan menjadi tersangka. Jadi, tergantung apakah kita menemukan dua alat bukti yang cukup yang bisa disimpulkan seseorang yang lain terlibat atau tidak," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Ketika ditanya apakah KPK akan memeriksa Athiyyah Laila, istri Anas Urbaningrum, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang.

 

Sebelumnya, BPK akan menelusuri aliran dana Hambalang ke Athiyyah.

Di dalam laporan audit investigatif BPK I disebutkan keterlibatan perusahaan PT Dutasari Citralaras dalam poin ketiga. Adapun PT Dutasari Citralaras diduga sebagian sahamnya dimiliki Mahfud Suroso dan Munadi Herlambang. Hingga 2008, istri Anas Urbaningrum, yakni Athiyyah Laila juga menjadi komisaris di perusahaan tersebut. Audit BPK mengungkap MS (Mahfud Suroso) selaku Direktur Utama PT Dutasari Citralaras menerima uang muka sebesar 63.300.942.000 yang tidak seharusnya diterima.

Temuan aliran dana ini diduga terkait dengan pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin beberapa waktu lalu. Nazaruddin ketika itu menuturkan PT Dutasari Citralaras berperan dalam menampung fee proyek Hambalang kemudian mengalokasikannya ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, serta ke DPR.

Di dalam proyek Hambalang ini, PT Dutasari Citralaras merupakan salah satu perusahaan yang menjadi subkontraktor pengerjaan proyek Hambalang. Menurut Nazaruddin, Mahfud Suroso selaku petinggi Dutasari Citralaras membagi-bagikan fee Hambalang tersebut atas perintah Anas Urbaningrum.

Mahfud, lanjut Nazaruddin, juga berperan mengatur pengadaan proyek. Terkait dugaan keterlibatan Anas dalam proyek Hambalang ini, Ali masih enggan berkomentar. "Kami tidak dalam posisi menyeret atau tidak menyeret orang. Sejauh ini memang belum ada hubungan dengan pak Anas. Tapi untuk tahap kedua kami fokus telusuri aliran dana khususnya ke PT AK (Adi Karya) dan juga PT DC (Dutasari Citralaras)," kata Ali lagi.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

 

 

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

    Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

    Nasional
    Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

    Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

    Nasional
    Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

    Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

    Nasional
    Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

    Nasional
    IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

    IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

    Nasional
    KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

    KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

    Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

    Nasional
    Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

    Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

    Nasional
    Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

    Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

    Nasional
    Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

    Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

    Nasional
    Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

    Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

    Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

    Nasional
    Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

    Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

    Nasional
    IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

    IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

    Nasional
    Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

    Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X