Kompas.com - 22/02/2013, 19:27 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permintaan cegah ke luar negeri terhadap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Pengumuman permohonan cegah Anas disampaikan Juru Bicara KPK Johan Budi, Jumat (22/2/2013) malam, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

" Permintaan surat cegah Anas urbaningrum untuk tidak bepergian ke luar negeri," kata Johan.

KPK juga telah menetapkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. Anas diduga menerima pemberian hadiah terkait proyek Hambalang saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

"Perlu disampaikan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan beberapa kali termasuk hari ini, dalam proses penyelidikan dan penyidikan terlait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan sport centre Hambalang atau proyek-proyek lainnya, KPK telah menetapkan saudara AU sebagai tersangka," ujar Johan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka Hambalang, yakni Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar. Apa yang dituduhkan KPK terhadap Andi dan Deddy, berbeda dengan Anas. Jika Anas diduga menerima gratifikasi, Andi dan Deddy diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, namun justru merugikan keuangan negara.

Adapun pengusutan kasus Hambalang ini berawal dari temuan KPK saat menggeledah kantor Grup Permai, kelompok usaha milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Penggeledahan saat itu dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus suap wisma atlet SEA Games yang menjerat Nazar.

Sejak saat itu, seolah tidak mau sendirian masuk bui, Nazaruddin kerap bernyanyi menyebut satu per satu nama rekan separtainya. Anas dan Andi pun tak luput dari tudingan Nazaruddin. Kepada media, Nazar menuding Anas menerima aliran dana dari PT Adhi Karya, BUMN pemenang tender proyek Hambalang.

Menurutnya, ada aliran dana Rp 100 miliar dari proyek Hambalang untuk memenangkan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat dalam kongres di Bandung pada Mei 2010. Nazaruddin juga mengatakan kalau Harrier yang sempat dimiliki Anas itu merupakan pemberian dari PT Adhi Karya.

Sementara,  Anas membantah tudingan-tudingan Nazaruddin tersebut. Dia mengatakan kalau Kongres Demokrat bersih dari politik uang. Anas bahkan mengatakan rela digantung di Monas jika terbukti menerima uang Hambalang.

“Saya yakin. Yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” ujar Anas pada awal Maret tahun lalu.  

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

    Soal Aturan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Satgas: Hanya Syarat Tes Covid-19 yang Diperketat

    Nasional
    BMKG: Tren Gempa Bumi di Indonesia Meningkat pada Tahun 2021

    BMKG: Tren Gempa Bumi di Indonesia Meningkat pada Tahun 2021

    Nasional
    Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tiga Saksi

    Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Tiga Saksi

    Nasional
    Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

    Indonesia Batasi Penerbangan dari India, Jalur Reguler Ditiadakan

    Nasional
    Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

    Menkes: 12 WNA Asal India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

    Nasional
    Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

    Dirjen Imigrasi Jelaskan Kronologi WN India Masuk RI Saat Kasus Covid-19 Tinggi

    Nasional
    TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

    TNI Maksimalkan Pencarian KRI Nanggala Sebelum Cadangan Oksigen Habis Sabtu Besok

    Nasional
    BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

    BERITA FOTO: Ketika Penyidik KPK Stepanus Robin Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

    Nasional
    Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

    Kemenag Segera Luncurkan Kartu Nikah Digital

    Nasional
    Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

    Ketua MPR: Pemerintah Larang Mudik, tapi Mengapa Tetap Fasilitasi WNA Masuk Indonesia?

    Nasional
    Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

    Tiba di Indonesia, PM Vietnam Gelar Pertemuan Bilateral dengan Jokowi Sore Ini

    Nasional
    Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

    Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

    Nasional
    WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

    WNI dari India Diizinkan Masuk ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

    Nasional
    Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

    Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

    Nasional
    Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

    Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X