Rekam Jejak Anas Urbaningrum di Skandal Hambalang

Urus sertifikat lahan

Terkait proyek ini, pengakuan mengejutkan juga datang dari anggota Komisi II DPR, Ignatius Mulyono. Politikus Partai Demokrat itu menyatakan pernah diperintah Anas untuk mengurus sertifikat lahan Hambalang. Ignatius diminta menanyakan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto soal sertifikat lahan yang bermasalah sejak awal itu. Saat itu, menurut Mulyono, Anas masih menjadi ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.

Mengenai sertifikat lahan ini, hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dan dugaan penyalahgunaan wewenang terkait surat keputusan (SK) hak pakai. Joyo Winoto menerbitkan SK pemberian hak pakai tertanggal 6 Januari 2010 bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang. Padahal, persyaratan surat pelepasan dari pemegang hak sebelumnya diduga palsu.

SK hak pakai itu kemudian diberikan Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan BPN kepada Ignatius atas perintah Sestama BPN. Padahal, ketika itu, Ignatius tidak membawa surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak. Anas membantah disebut terlibat mengurus masalah sertifikat lahan Hambalang. "Emang saya calo sertifikat?" ucap Anas saat mendampingi istrinya, Athiyyah Laila, dimintai keterangan KPK pada April tahun lalu.

Istri dimintai keterangan KPK

Terkait penyelidikan Hambalang, KPK pernah meminta keterangan istri Anas Athiyyah Laila. Athiyaah dimintai keterangan terkait posisinya sebagai komisaris PT Dutasari Citralaras. Adapun PT Dutasari Citralaras merupakan salah satu perusahaan subkontraktor proyek Hambalang.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap, MS (Machfud Suroso) selaku Direktur Utama PT Dutasari Citralaras menerima uang muka sebesar Rp 63.300.942.000 yang tidak seharusnya dia terima. Temuan aliran dana ini diduga terkait dengan pernyataan Nazaruddin beberapa waktu lalu.

Nazaruddin ketika itu menuturkan, PT Dutasari Citralaras berperan dalam menampung fee proyek Hambalang, kemudian mengalokasikannya ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta ke DPR. Menurut Nazaruddin, Machfud Suroso selaku petinggi Dutasari Citralaras membagi-bagikan fee Hambalang tersebut atas perintah Anas.

Sementara Machfud membantah tudingan Nazaruddin tersebut. Menurut dia, uang sekitar Rp 63 miliar itu merupakan uang muka dari pengerjaan elektrikal mekanikal proyek Hambalang yang disubkontrakkan ke PT Dutasari Citralaras. Machfud juga mengatakan, pembayaran uang muka Rp 63 miliar itu sudah sesuai prosedur.

Seusai diperiksa November tahun lalu, Machfud juga menegaskan, hubungannya dengan Anas tidak ada yang istimewa. Terpilihnya PT Dutasari Citralaras sebagai perusahaan subkontraktor proyek Hambalang, menurut dia, bukan karena kedekatan Machfud dengan Anas. Hanya, Machfud mengakui, dia dekat dengan istri Anas, Athiyyah Laila.

Namun, menurut Machfud, PT Dutasari Citralaras bukan milik Anas ataupun Athiyyah. Athiyyah hanya menjadi komisaris di perusahaan itu hingga awal Januari 2009. Senada dengan Machfud, Anas yang mendampingi istrinya diperiksa KPK beberapa waktu lalu itu pun memastikan istrinya dan dirinya tidak terlibat kasus dugaan korupsi Hambalang.

Dalam kesempatan yang lain, Anas bahkan mengatakan rela digantung di Monas jika terbukti menerima uang Hambalang. “Saya yakin, yakin. Satu rupiah saja Anas korupsi di Hambalang, gantung Anas di Monas,” ujar Anas pada awal Maret tahun lalu. Kini, setelah ditetapkan sebagai tersangka, masihkah Anas berani menyinggung Monas?

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang