Kompas.com - 22/02/2013, 18:09 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, meski pendekatan pemerintah dalam mengatasi permasalahan Papua telah berubah dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan, namun gangguan keamanan tidak dapat dibiarkan.

"Pemerintah memprioritaskan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk saudara kita di Papua.Tetapi tidak mungkin dibiarkan gangguan keamanan yang selama ini terjadi," kata Presiden Yudhoyono, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/2/2013).

Pemerintah, kata Presiden, telah melakukan sejumlah kebijakan dan program aksi di Papua untuk mengubah pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan, termasuk alokasi dan distribusi anggaran serta sejumlah langkah agar taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan dari masa ke masa.

Namun, menurut Presiden, kedaulatan negara dan keutuhan teritorial tentu tetap harus dijaga. "Situasi sosial keamanan harus dijaga dan hukum harus ditegakkan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyebutkan, penyerangan dan penghadangan oleh kelompok bersenjata di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya dan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, menyebabkan delapan orang anggota TNI tewas.

Menurut Djoko, ada dua peristiwa penembakan yang terjadi. Pertama, peristiwa penyerangan terhadap pos Satgas TNI di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya oleh kelompok bersenjata sekitar pukul 09.30 WIT, sehingga menyebabkan satu orang anggota TNI bernama Pratu Wahyu Bowo tewas karena mengalami luka tembak di bagian dada dan leher.

Peristiwa kedua, terjadi sekitar pukul 10.30 WIT, di mana terjadi penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak terhadap 10 anggota Koramil Sinak, Kodim 1714/Puncak Jaya, yang sedang menuju Bandara Sinak untuk mengambil logistik dan radio kiriman dari Nabire. Peristiwa penyerangan itu menyebabkan tujuh orang tewas.

Ketujuh korban yang tewas adalah Sertu Ramadhan, Sertu M Udin, Sertu Frans, Sertu Edi, Praka Jojon, Praka Wemprik dan Pratu Mustofa.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

    Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

    Nasional
    KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

    KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

    Nasional
    Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

    Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

    Nasional
    Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

    Nasional
    Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

    Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

    Nasional
    Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

    Nasional
    Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

    Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

    Nasional
    Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

    Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

    Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

    Nasional
    Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

    Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

    Nasional
    Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

    Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

    Nasional
    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

    Nasional
    KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

    KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

    Nasional
    TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

    TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

    Nasional
    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

    Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.