Kompas.com - 22/02/2013, 16:48 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Beredar kabar bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan permintaan pencegahan ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Jumat (22/2/2013). Namun, belum ada konfirmasi atas hal tersebut. Saat ini, KPK tengah melakukan gelar perkara untuk kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang terkait dengan Anas Urbaningrum.

Informasi yang diterima Kompas.com menunjukkan, permintaan telah disampaikan melalui telepon oleh salah satu komisioner KPK kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Permintaan disampaikan sekitar pukul 15.00 WIB, berlaku efektif sejak hari Jumat ini. Adapun surat permohonan, berdasarkan informasi itu, belum sampai ke Kementerian Hukum dan HAM.

Ketika diminta konfirmasi mengenai kabar ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menolak memberikan keterangan. "Saya belum bisa menyampaikan apa-apa. Kita tunggu saja pengumuman resmi KPK. Sabar saja," ujar dia.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tidak membantah kabar tersebut meskipun juga tidak tegas memastikan telah adanya permintaan pencegahan untuk Anas. Melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat (22/2/2013) petang, Bambang hanya menulis, "Pada saatnya nanti (kami) akan mengemukakannya pada publik," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK tengah melakukan gelar perkara atau ekspose penyelidikan aliran dana Hambalang yang berkaitan dengan Anas. Melalui gelar perkara ini, KPK akan memutuskan apakah meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan atau tidak. Jika ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka akan ada tersangka baru dalam kasus Hambalang.

Nama Anas kerap disebut setiap kali topik aliran dana Hambalang dibahas, terlebih setelah beredar draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas. Dalam draf itu, tercantum dugaan Anas menerima gratifikasi terkait proyek Hambalang.

KPK telah menyatakan, dokumen draf sprindik yang beredar melalui media itu merupakan dokumen asli. Kini, KPK membentuk Komite Etik guna menelusuri pelanggaran kode etik yang mungkin dilakukan unsur pimpinan KPK terkait bocornya draf tersebut.

Informasi yang diperoleh Kompas menunjukkan, pada 2009, Anas diduga menerima pemberian berupa Toyota Harrier, saat masih menjadi anggota DPR, dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. KPK telah mendapatkan bukti berupa cek pembelian mobil mewah tersebut sejak pertengahan 2012.

Nazaruddin diketahui membeli Toyota Harrier di sebuah dealer mobil di Pecenongan, Jakarta Pusat, pada September 2009, seharga Rp 520 juta. Mobil itu kemudian diatasnamakan Anas dengan nomor polisi B 15 AUD.

Namun, menurut kuasa hukum Anas, mobil itu bukanlah gratifikasi, melainkan mobil yang dibeli Anas senilai Rp 670 juta dengan pembayaran dicicil. Pada akhir Agustus 2009, Anas menyerahkan Rp 200 juta kepada Nazaruddin sebagai uang muka pembayaran mobil itu, disaksikan Saan Mustopa, Pasha Ismaya Sukardi, Nazaruddin, dan Maimara Tando.

Kemudian pada Februari 2010, Anas membayar cicilan kedua kepada Nazaruddin senilai Rp 75 juta yang disaksikan oleh M Rahmad. Setelah Anas terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat melalui kongres pada Mei 2010, Harrier itu dikembalikan kepada Nazaruddin dalam bentuk uang.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

    Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

    Nasional
    Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

    Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

    Nasional
    Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

    Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

    Nasional
    Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

    Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

    Nasional
    Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

    Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

    Nasional
    Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

    Sekjen PDI-P Ungkap Isi Pertemuan Nadiem dan Megawati, Tepis soal Reshuffle

    Nasional
    Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

    Ada 53 Orang di Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

    Nasional
    Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Jadi Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

    Dua Anak Buah Eks Mensos Juliari Batubara Didakwa Jadi Perantara Suap Rp 32,48 Miliar

    Nasional
    Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

    Kapal Selam KRI Nanggala-402 Jadi Alutsista Indonesia Sejak 1981

    Nasional
    UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

    UPDATE: 6.322.003 Orang Sudah Divaksin Dosis Kedua, 11.269.213 Dosis Pertama

    Nasional
    UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE 21 April: Sebaran 5.720 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

    KPK Usut Dugaan Penyidik Peras Wali Kota Tanjungbalai Rp 1,5 Miliar

    Nasional
    Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

    Kementerian PPPA: Agama Sering Dijadikan Alat untuk Perkawinan Anak

    Nasional
    Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

    Ada Dugaan Kapal Selam KRI Nanggala Hilang di Palung Kedalaman 700 Meter

    Nasional
    UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

    UPDATE 21 April: Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Tembus 44.007 Orang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X