Kompas.com - 22/02/2013, 16:42 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Hingga jarum jam menunjukkan pukul 16.30 WIB, belum ada kepastian Komisi Pemberantasan Korupsi bakal menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi Hambalang. Gelar perkara atau ekspose kasus tersebut masih berlangsung, Jumat (22/2/2013) sore ini. Gelar perkara yang berkaitan dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum ini dimulai selepas ibadah shalat Jumat.

Juru Bicara KPK Johan Budi memastikan lima unsur pimpinan KPK sudah lengkap untuk melakukan gelar perkara yang bertujuan melihat sejauh mana perkembangan penyelidikan aliran dana Hambalang. Melalui gelar perkara ini, KPK akan memutuskan apakah meningkatkan penyelidikan ke tahap penyidikan atau tidak. Jika ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka itu artinya akan ada tersangka baru dalam kasus Hambalang.

Adapun penyelidikan aliran dana Hambalang ini kerap dikaitkan dengan Anas, terlebih setelah beredar draf surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas berkaitan dengan kasus tersebut. Dalam draf itu, Anas disebut menerima gratifikasi terkait proyek Hambalang. KPK pun menyatakan, dokumen draf sprindik yang beredar melalui media itu merupakan dokumen asli. Kini, KPK membentuk Komite Etik guna menelusuri pelanggaran kode etik yang mungkin dilakukan unsur pimpinan KPK terkait bocornya draf tersebut.

Sementara jajaran pimpinan tengah berdiskusi dalam proses gelar perkara, para wartawan setia menunggu hasil gelar perkara diumumkan. Maklum, proses gelar perkara ini berlangsung tertutup bagi wartawan. Para pewarta hanya dapat menebak-nebak apakah KPK akan mengumumkan status Anas sebagai tersangka atau tidak.

Informasi dari Bagian Hubungan Masyarakat KPK menyebutkan, bakal ada konferensi pers yang digelar KPK selepas gelar perkara ini. Namun, belum diketahui, materi yang akan disampaikan dalam konferensi pers tersebut. Lantas, apakah ada kejutan yang akan diumumkan KPK selepas gelar perkara nanti?

Berita terkait dapat dibaca dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

    Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

    Nasional
    Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

    Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

    Nasional
    Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

    Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

    Nasional
    Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

    Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

    Nasional
    Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

    Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

    Nasional
    Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

    Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

    Nasional
    Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

    Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

    Nasional
    Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

    Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

    Nasional
    Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

    Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

    Nasional
    ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

    ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

    Nasional
    SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

    SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

    Nasional
    Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

    Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

    Nasional
    Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

    Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

    Nasional
    Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

    Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

    Nasional
    Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

    Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X