Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD: Aceh Damai dengan Dialog, Kenapa Papua Tidak?

Kompas.com - 22/02/2013, 16:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah La Ode Ida menyesalkan penembakan delapan anggota TNI dan empat warga sipil di Papua. DPD pun meminta Presiden untuk segera menggelar dialog dengan para kelompok bersenjata agar persoalan Papua bisa segera selesai.

"Kami melihat ke belakang, sudah sering terjadi (penembakan). Setidaknya sudah ada 50 orang ditembak hingga tewas tahun lalu. Problemnya adalah kenapa tidak diselesaikan? Ini pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah," ujar La Ode Ida, dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

La Ode menuturkan, DPD sempat membentuk panitia khusus (pansus) Papua yang menghasilnya rekomendasi perlunya dialog khusus antara Jakarta-Papua. "Sudah kami sampaikan bahwa pemerintah perlu berdialog. Tapi rekomendasi ini selalu diabaikan. Aceh selesai dengan dialog, kenapa Papua tidak? Ini diskriminasi. Cobalah pemerintah ajak mereka berdiskusi," ucapnya.

Selain itu, La Ode menyoroti soal pelaksanaan operasi militer di Papua yang semakin menunjukkan adanya tingkat bahaya di tanah Papua. Hal ini bisa berdampak psikologis pada masyarakat Papua yang harus terus hidup dalam ketakutan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mengatakan, kasus penembakan ini hanyalah masalah permukaan yang terjadi di Papua. Jimmy menuturkan, warga Papua hingga kini masih belum merasakan kemerdekaan.

"Masyarakat sipil ditendang keluar dari wilayahnya. Digusur sampai tiga kali tapi kami sabar. Tapi kalau sudah empat kali digusur, ini keterlaluan," tukas Jimmy.

Jimmy juga mengkritisi sikap pemerintah yang kerap menyalahkan Operasi Papua Merdeka (OPM) sebagai dalang dari penembakan. Menurutnya, kekuatan OPM tidak sebanyak Gerakan Aceh Merdeka yang belasan ribu. "OPM hanya paling 1.000, dan setiap tahun ada berita anggota OPM menyerahkan diri. Jadi tinggal berapa sih yang tinggal di gunung?" imbuh Jimmy.

Menurut Jimmy, semua orang Papua ingin merdeka tapi tidak harus keluar dari NKRI. "Semua orang Papua itu mau merdeka. Tapi apakah merdeka dalam pengertian self state terpisah dari NKRI? Tidak semua," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com