Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD: Aceh Damai dengan Dialog, Kenapa Papua Tidak?

Kompas.com - 22/02/2013, 16:20 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah La Ode Ida menyesalkan penembakan delapan anggota TNI dan empat warga sipil di Papua. DPD pun meminta Presiden untuk segera menggelar dialog dengan para kelompok bersenjata agar persoalan Papua bisa segera selesai.

"Kami melihat ke belakang, sudah sering terjadi (penembakan). Setidaknya sudah ada 50 orang ditembak hingga tewas tahun lalu. Problemnya adalah kenapa tidak diselesaikan? Ini pertanyaan mendasar yang perlu dijawab pemerintah," ujar La Ode Ida, dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

La Ode menuturkan, DPD sempat membentuk panitia khusus (pansus) Papua yang menghasilnya rekomendasi perlunya dialog khusus antara Jakarta-Papua. "Sudah kami sampaikan bahwa pemerintah perlu berdialog. Tapi rekomendasi ini selalu diabaikan. Aceh selesai dengan dialog, kenapa Papua tidak? Ini diskriminasi. Cobalah pemerintah ajak mereka berdiskusi," ucapnya.

Selain itu, La Ode menyoroti soal pelaksanaan operasi militer di Papua yang semakin menunjukkan adanya tingkat bahaya di tanah Papua. Hal ini bisa berdampak psikologis pada masyarakat Papua yang harus terus hidup dalam ketakutan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Ijie mengatakan, kasus penembakan ini hanyalah masalah permukaan yang terjadi di Papua. Jimmy menuturkan, warga Papua hingga kini masih belum merasakan kemerdekaan.

"Masyarakat sipil ditendang keluar dari wilayahnya. Digusur sampai tiga kali tapi kami sabar. Tapi kalau sudah empat kali digusur, ini keterlaluan," tukas Jimmy.

Jimmy juga mengkritisi sikap pemerintah yang kerap menyalahkan Operasi Papua Merdeka (OPM) sebagai dalang dari penembakan. Menurutnya, kekuatan OPM tidak sebanyak Gerakan Aceh Merdeka yang belasan ribu. "OPM hanya paling 1.000, dan setiap tahun ada berita anggota OPM menyerahkan diri. Jadi tinggal berapa sih yang tinggal di gunung?" imbuh Jimmy.

Menurut Jimmy, semua orang Papua ingin merdeka tapi tidak harus keluar dari NKRI. "Semua orang Papua itu mau merdeka. Tapi apakah merdeka dalam pengertian self state terpisah dari NKRI? Tidak semua," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Nasional
    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Nasional
    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Nasional
    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Nasional
    Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Nasional
    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Nasional
    Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    Nasional
    Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

    Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

    Nasional
    Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

    Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

    Nasional
    Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

    Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

    Nasional
    Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

    Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

    Nasional
    Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

    Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

    Nasional
    Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

    Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com