Kompas.com - 22/02/2013, 15:13 WIB
Penulis Khaerudin
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gelar perkara terkait penyelidikan dugaan aliran dana ke penyelenggara negara dalam kasus Hambalang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (22/2/2013) siang ini. Gelar perkara dilakukan selepas shalat Jumat dan saat ini masih berlangsung.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP, kemarin, memang mengatakan bahwa hari ini pimpinan KPK akan menggelar ekspos kasus Hambalang. Johan mengatakan, dalam gelar perkara akan dilihat apakah sudah ada sejumlah bukti yang cukup untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka.

Belum diketahui kapan gelar perkara akan selesai. Namun, ada dua kemungkinan hasil gelar perkara. Pertama, kalau KPK menentukan telah cukup bukti adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait adanya aliran dana di proyek Hambalang, akan langsung ditentukan tersangka dan segera ditetapkan surat perintah penyidikan.

Kedua, masih tetap ada kemungkinan, KPK belum menaikkan tahapan penanganan dugaan adanya aliran dana ini ke tahap penyidikan. Jika ini yang terjadi, KPK akan terus menyelidiki kasus ini sampai ada dua alat bukti yang cukup.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara: Tak Ada Fakta Pak Moeldoko Promosikan Ivermectin

Pengacara: Tak Ada Fakta Pak Moeldoko Promosikan Ivermectin

Nasional
Bongkar Aksi Pinjol Ilegal KSP Cinta Damai, Bareskrim Tangkap 8 Orang di Medan-Jakarta

Bongkar Aksi Pinjol Ilegal KSP Cinta Damai, Bareskrim Tangkap 8 Orang di Medan-Jakarta

Nasional
7.200 Pekerja Migran RI yang Dideportasi Malaysia Akan Divaksinasi Covid-19

7.200 Pekerja Migran RI yang Dideportasi Malaysia Akan Divaksinasi Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Waspada Investasi: Pinjol Ilegal Adalah Kejahatan

Ketua Satgas Waspada Investasi: Pinjol Ilegal Adalah Kejahatan

Nasional
Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Nasional
Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Nasional
Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Nasional
Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Nasional
Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Nasional
Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

Nasional
Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

Nasional
Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

Nasional
Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

Nasional
275 Daerah Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak

275 Daerah Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X