Kompas.com - 22/02/2013, 08:10 WIB
|
EditorRobert Adhi Ksp

PEMALANG, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai menyatakan, akar persoalan di Papua terletak pada ketidakadilan dalam proses pembangunan yang dirasakan warga di pedalaman, pegunungan, dan daerah tertinggal. Persoalan makin kompleks karena di wilayah yang selama ini masih terisolasi dan belum terlayani pembangunannya tersebut, muncul sentra perlawanan kepada pemerintah.

"Ada alasan yang saling bertumpuk. Kekecewaan terhadap pembangunan, pelayanan birokrasi, pelayanan dasar pendidikan, dan kesehatan yang terbatas, juga masalah ideologi yang melekat di sebagian masyarakat di sana," kata Velix, di sela-sela mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tegal dan Pemalang.

Seperti diberitakan sebelumnya, insiden penyerangan dan penembakan terhadap aparat keamanan kembali terjadi di Provinsi Papua, Kamis (21/2/2013).

Dalam serangan di dua tempat terpisah, yakni di Kabupaten Puncak Jaya dan di Kabupaten Puncak, delapan prajurit TNI tewas dan satu lainnya luka-luka. Insiden penyerangan pertama terjadi terhadap Pos Satuan Tugas TNI di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Kamis, pukul 9.30 waktu Indonesia Timur.

Serangan kelompok bersenjata itu mengakibatkan anggota Satgas Prajurit Satu Wahyu Bowo gugur tertembak di dada dan leher. Selain itu, Komandan Pos Satgas Letnan Satu Infantri Reza terluka tembak pada lengan kiri. 

Insiden kedua terjadi di kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Penyerangan dilakukan kelompok bersenjata terhadap 10 orang anggota Komando Rayon Militer Sinak yang sedang menuju Bandara Sinak untuk mengambil radio kiriman dari Nabire.

Penyerangan yang terjadi sekitar pukul 10.30 tersebut mengakibatkan 7 prajurit gugur, meliputi Sersan Satu Ramadhan, Sertu M Udin, Sertu Frans, Sertu Edi, Prajurit Kepala Jojon, Praka Wemprik, dan Pratu Mustofa. 

Menurut Velix, pemerintah tidak menutup mata terhadap kompleksitas persoalan itu. Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan di sana, termasuk usaha mendekatkan rentang kendali birokrasi pemerintahan dengan memekarkan Kabupaten Jaya Wijaya menjadi 10 wilayah dalam 10 tahun terakhir. 

Di wilayah yang terisolasi dan sulit terjangkau investasi, pemerintah juga mendesain pasar untuk mendorong pembangunan. Pemerintah juga terus membangun infrastruktur jalan dan transportasi udara di wilayah yang terisolasi.

Dari perspektif politik, menurut Velix, pemerintah berupaya melakukan pendekatan dalam konteks kultural. Dengan terpilihnya Lukas Enembe yang berasal dari wilayah di pegunungan Puncak Jaya, diharapkan terjalin komunikasi dan pendekatan yang lebih baik kepada kelompok-kelompok di sana untuk menciptakan kondisi keamanan yang lebih kondusif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Daftar 5 Pangdam Baru yang Ditunjuk Panglima Andika

    Ini Daftar 5 Pangdam Baru yang Ditunjuk Panglima Andika

    Nasional
    Mayjen Widodo Dwi Purwanto Jadi Komandan Korps Marinir Gantikan Mayjen Suhartono

    Mayjen Widodo Dwi Purwanto Jadi Komandan Korps Marinir Gantikan Mayjen Suhartono

    Nasional
    16 Jemaah Umrah Kembali Dinyatakan Positif Covid-19

    16 Jemaah Umrah Kembali Dinyatakan Positif Covid-19

    Nasional
    Kemenkes: Total 1.626 Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia

    Kemenkes: Total 1.626 Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia

    Nasional
    Anak dan Lansia yang Belum Diberi Vaksin Covid-19 Bisa Fatal jika Terkena Omicron, Vaksinasi Perlu Dipercepat

    Anak dan Lansia yang Belum Diberi Vaksin Covid-19 Bisa Fatal jika Terkena Omicron, Vaksinasi Perlu Dipercepat

    Nasional
    Jadi Danjen Kopassus, Brigjen Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi yang Pernah Jadi Dandim Solo

    Jadi Danjen Kopassus, Brigjen Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi yang Pernah Jadi Dandim Solo

    Nasional
    Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

    Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

    Nasional
    Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

    Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

    Nasional
    Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

    Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

    Nasional
    Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

    Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

    Nasional
    Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

    Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

    Nasional
    2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

    2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

    Nasional
    Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

    Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

    Nasional
    Menpan-RB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

    Menpan-RB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.