Nazar: Pimpinan KPK Galau Tetapkan Status Anas

Kompas.com - 21/02/2013, 22:13 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengatakan ada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang galau dalam menentukan status hukum Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus Hambalang. Hal ini disampaikan Nazaruddin seusai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM), Kamis (21/2/2013) malam.

“Yang saya lihat begini, Mas Anas yang mau ditersangkakan, tapi malah pimpinan KPK yang galau,” kata Nazaruddin. Menurut dia, kegalauan pimpinan KPK itu terjadi karena ada konflik kepentingan.

Nazaruddin menilai, bukti keterlibatan Anas dalam kasus Hambalang sudah cukup jelas sehingga pimpinan KPK seharusnya tidak ragu menetapkan Anas sebagai tersangka. “Kalau tidak tersangka, kita pertanyakan kredibilitas pimpinan KPK,” ucapnya.

Hanya saja, menurut Nazaruddin, ada dua pimpinan KPK yang tidak ingin Anas menjadi tersangka. Saat didesak untuk mengungkapkan dua nama pimpinan yang dimaksudnya itu, Nazaruddin mengatakan, pimpinan itu adalah dua orang yang tidak memaraf draf surat perintah penyidikan (sprindik) Anas. “Anda, kan, tahu siapa yang belum neken sekarang itu, ya, dua itu,” ujar Nazaruddin.

Sebelumnya, KPK memastikan akan menggelar perkara kasus Hambalang pada Jumat (22/2/2013) besok untuk mengetahui perkembangan kasus tersebut. Melalui gelar perkara ini, KPK akan menentukan apakah penyelidikan aliran dana Hambalang dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak. Jika naik ke tahap penyidikan, itu artinya ada tersangka baru dalam kasus ini.

Terkait dengan kasus Hambalang, nama Anas kembali santer disebut setelah beredar dokumen semacam draf (sprindik) atas namanya. Dalam dokumen itu, Anas disebut sebagai tersangka atas dugaan menerima pemberian hadiah saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah melakukan penelusuran sekitar dua pekan, KPK menduga draf sprindik yang beredar melalui media itu merupakan dokumen asli terbitan KPK.

Menurut Nazaruddin, Anas menerima Toyota Harrier dari PT Adhi Karya, BUMN pemenang tender Hambalang. PT Adhi Karya, katanya, sudah mengeluarkan uang Rp 700 juta untuk pembelian mobil Harrier. “Kalau soal versi Hambalang, KPK sebenarnya datanya semua lengkap. Kalau dari PT Adhi Karya itu yang mengatur semua Teuku Bagus. Kalau dari Mas Anas, pelaksananya Mahfud. Sebenarnya semua sudah lengkap termasuk uang soal Harrier, itu sudah lengkap semua,” ungkapnya.

Informasi yang diperoleh Kompas menyebutkan, Anas diduga diberi mobil mewah Toyota Harrier oleh Nazaruddin pada 2009. KPK telah memperoleh bukti berupa cek pembelian mobil mewah tersebut sejak pertengahan tahun 2012. Keberadaan cek pembelian ini sempat tak diketahui.

Nazaruddin diketahui membeli Toyota Harrier di sebuah dealer mobil di Pecenongan, Jakarta Pusat, September 2009, seharga Rp 520 juta. Mobil itu kemudian diatasnamakan Anas dengan nomor polisi B 15 AUD.

Adapun Anas melalui pengacaranya, Firman Wijaya, mengaku sudah mengembalikan mobil itu kepada Nazaruddin. Atas permintaan Nazaruddin, menurut Firman, mobil itu dikembalikan dalam bentuk uang. Firman pun mengungkapkan, Nazaruddin mendapat untung Rp 105 juta karena Anas mengembalikan uang lebih dari harga mobil yang sebenarnya.  "Harga mobil tersebut Rp 670 juta, tapi Nazar menerima Rp 775 juta. Nazar mendapat lebih Rp 105 juta," ujarnya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

 

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

    KSAD Jenderal Andika Perkasa Jadi Wakil Erick Thohir di Komite Penanganan Covid-19

    Nasional
    Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

    Milad ke-45 MUI, Wapres: Jaga Kepercayaan Masyarakat dan Negara

    Nasional
    Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

    Doni Monardo: Tak Semua Orang Tua di Zona Hijau Izinkan Anak Datang ke Sekolah

    Nasional
    Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

    Presiden Jokowi dan Megawati Akan Beri Sambutan Saat Kongres Gerindra

    Nasional
    Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

    Satgas Sarankan Kelompok Rentan Hindari Kantor yang Terpapar Covid-19

    Nasional
    Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

    Satgas Covid-19: Protokol Kesehatan Perlu Diterapkan di Rumah

    Nasional
    Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

    Minggu Depan, Bareskrim Gelar Perkara Penetapan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Red Notice Djoko Tjandra

    Nasional
    Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

    Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati Meninggal Dunia

    Nasional
    Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

    Menag: Hampir 100 Persen Pesantren Sudah Pembelajaran Tatap Muka

    Nasional
    Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

    Komisioner KPU: Kesadaran Masyarakat Gunakan Masker Masih Rendah

    Nasional
    Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

    Sekolah Tatap Muka di Zona Hijau dan Kuning, Satu Kelas Hanya Boleh Berisikan 18 Murid

    Nasional
    Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

    Djoko Tjandra Dipindah ke Lapas Salemba

    Nasional
    Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

    Keraguan Masyarakat Jadi Tantangan Berat Relawan Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

    Nasional
    Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

    Kasus Harian Covid-19 Masih Tinggi, Pemerintah Tetap Izinkan Sekolah Tatap Muka

    Nasional
    Satgas Sarankan Masyarakat Tak Berlama-lama Dalam Ruangan yang Sama di Kantor

    Satgas Sarankan Masyarakat Tak Berlama-lama Dalam Ruangan yang Sama di Kantor

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X