Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/02/2013, 16:48 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso mengaku tidak tahu soal Toyota Harrier yang pernah dimiliki Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Machfud yang mengaku sebagai orang dekat istri Anas, Athiyyah Laila, menyampaikan hal tersebut seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Hambalang.

"Soal Harrier saya tidak paham. Saya betul-betul tidak paham. Kalau kalian tanya soal pekerjaan saya di proyek, prosesnya secara teknis dan prosedur pelaksanaannya, itu saya paham," kata Machfud di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (21/2/2013).

Kepemilikan Toyota Harrier oleh Anas ini merupakan salah satu hal yang diselidiki KPK. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menyebut Anas mendapatkan Harrier itu dari PT Adhi Karya, BUMN yang memenangkan tender proyek Hambalang.

Nazaruddin juga mengatakan kalau PT Adhi Karya memberikan fee proyek Hambalang melalui PT Dutasari Citralaras. Adapun PT Dutasari merupakan salah satu perusahaan subkontraktor pengerjaan proyek Hambalang.

Fee dari Adhi Karya tersebut, menurut Nazaruddin, dibagi-bagikan oleh Machfud ke sejumlah pihak, termasuk Anas, DPR, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga. Berdasarkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), MS (Machfud Suroso) selaku Direktur Utama PT Dutasari Citralaras menerima uang muka sebesar Rp 63.300.942.000 yang tidak seharusnya dia terima.

Adapun menurut Machfud, uang sekitar Rp 63 miliar itu merupakan uang muka untuk pengerjaan mekanikal elektrikal Hambalang yang didapat PT Dutasari. Pembayaran uang muka itu pun, katanya, sudah sesuai dengan prosedur.

Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK menetapkan mantan Menpora Andi Mallarangeng serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, tetapi justru merugikan keuangan negara.

Berita terkait, ikuti topik:
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anwar Usman Tak Hadiri Pelantikan Hakim MK Ridwan Mansyur di Istana

    Anwar Usman Tak Hadiri Pelantikan Hakim MK Ridwan Mansyur di Istana

    Nasional
    Di Malaysia, Mahfud Janjikan TKI Mendapat Perlakuan Hukum yang Layak Sesuai Aturan

    Di Malaysia, Mahfud Janjikan TKI Mendapat Perlakuan Hukum yang Layak Sesuai Aturan

    Nasional
    Ketua TPN Sebut Ganjar Rajin Blusukan seperti Jokowi, Bahkan Tidur di Rumah Rakyat

    Ketua TPN Sebut Ganjar Rajin Blusukan seperti Jokowi, Bahkan Tidur di Rumah Rakyat

    Nasional
    KSAU Pimpin Sertijab Pangkoopsudnas dan Dankodiklatau, Wanti-wanti Tantangan yang Makin Kompleks

    KSAU Pimpin Sertijab Pangkoopsudnas dan Dankodiklatau, Wanti-wanti Tantangan yang Makin Kompleks

    Nasional
    Mutasi Polri, Polisi yang Terseret Kasus Sambo Kembali Dapat Jabatan

    Mutasi Polri, Polisi yang Terseret Kasus Sambo Kembali Dapat Jabatan

    Nasional
    Ridwan Mansyur Resmi Jadi Hakim Konstitusi, Ini Susunan 9 Hakim MK Terbaru

    Ridwan Mansyur Resmi Jadi Hakim Konstitusi, Ini Susunan 9 Hakim MK Terbaru

    Nasional
    Profil Hakim MK Baru Ridwan Mansyur, Pernah Adili Pembunuh Munir

    Profil Hakim MK Baru Ridwan Mansyur, Pernah Adili Pembunuh Munir

    Nasional
    Polisi Sebut Tak Ada Luka Tusuk pada Tubuh 4 Anak yang Tewas di Jagakarsa

    Polisi Sebut Tak Ada Luka Tusuk pada Tubuh 4 Anak yang Tewas di Jagakarsa

    Nasional
    Dilantik Jokowi Jadi Kepala BNN, Marthinus Hukom Punya Harta Rp 16,8 Miliar

    Dilantik Jokowi Jadi Kepala BNN, Marthinus Hukom Punya Harta Rp 16,8 Miliar

    Nasional
    Di Malaysia, Mahfud Ajak WNI Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

    Di Malaysia, Mahfud Ajak WNI Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

    Nasional
    Jokowi Lantik Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

    Jokowi Lantik Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

    Nasional
    Disaksikan Jokowi, Ridwan Mansyur Disumpah Jadi Hakim MK

    Disaksikan Jokowi, Ridwan Mansyur Disumpah Jadi Hakim MK

    Nasional
    Kadernya Joget di Kantor Kemendag, PAN: Itu Bukan Kampanye

    Kadernya Joget di Kantor Kemendag, PAN: Itu Bukan Kampanye

    Nasional
    Dewas Putuskan Perkara Etik Firli Bahuri Naik Sidang atau Tidak Hari Ini

    Dewas Putuskan Perkara Etik Firli Bahuri Naik Sidang atau Tidak Hari Ini

    Nasional
    DPR RI dan Pemerintah: Pertambangan di Pulau Kecil Tidak Dilarang, asalkan...

    DPR RI dan Pemerintah: Pertambangan di Pulau Kecil Tidak Dilarang, asalkan...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com