Komnas HAM Tidak Akan Bela Perusak Hutan

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com — Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional HAM SN Laila menegaskan, pihaknya tidak akan membela para perusak hutan terkait konflik agraria di Register 45 Mesuji, Lampung.

"Rakyat Indonesia saat ini tengah mengalami lapar tanah. Untuk itu, pemerintah juga harus adil. Jangan hanya memberi ribuan hektar HGU (hak guna usaha) ke perusahaan, tetapi juga ke masyarakat. Namun, warga yang menebangi, merusak hutan, juga tidak bisa dibela," kata Laila, Rabu (20/2/2013).

Hal itu disampaikan terkait rencana kunjungannya ke Register 45 Mesuji, Lampung, Kamis dan Jumat (22/2/2013), sebagai tindak lanjut pengaduan warga Megou Pak dan Moro-Moro di Mesuji mengenai klaim hak agraria dan pengabaian hak-hak sipil kewarganegaraan.

Dalam menelusuri kasus itu, menurut Laila, pihaknya akan berhati-hati. Komnas HAM akan memilih dan memilah mana saja warga yang betul-betul memiliki hak atas tanah, dan pihak mana yang merupakan perambah.

"Saat ini, makin banyak warga yang datang (ke Register 45). Mereka yang datang belakangan ini melakukan hal-hal yang tidak baik untuk lingkungan," katanya.