Kompas.com - 19/02/2013, 10:51 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.comMenteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait persetujuan anggaran Hambalang. Menurut Agus, dia baru bertemu Anas dalam acara Demokrat di Sentul sekitar sebulan lalu. Itu pun, kata dia, atas undangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya tidak pernah ketemu dan saya sebetulnya mau mengatakan, saya tidak kenal sama Anas," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/2/2013).

Agus memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi terkait penyidikan Hambalang. Pernyataan Agus ini sekaligus membantah apa yang diungkapkan juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Malllarangeng.

Beberapa waktu lalu, Rizal mengatakan, ada pertemuan Menkeu dengan Anas di Hotel Ritz-Carlton. Hadir pula dalam pertemuan itu Nazaruddin dan Direktur PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso. Menurut Rizal, ketiga orang itu mendesak Agus agar menyetujui perubahan kontrak Hambalang menjadi tahun jamak. Namun, ia merasa tidak yakin kalau Agus akan tunduk begitu saja atas desakan Anas. Terlebih lagi, saat itu Anas baru terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat melalui kongres partai yang berlangsung sekitar Mei 2010.

Kakak mantan Menpora Andi Mallarangeng ini menduga, ada pihak lain yang lebih kuat dari Anas yang memengaruhi Agus sehingga menyetujui permohonan kontrak tahun jamak tersebut. Rizal juga menuding Agus sebagai biang kerok yang membuka skandal Hambalang.

KPK memeriksa Agus karena dianggap tahu seputar penganggaran proyek Hambalang. Menurut hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menkeu telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam menyetujui permohonan anggaran Hambalang tersebut. Permohonan kontrak tahun jamak Hambalang disetujui Menkeu dan Dirjen Anggaran saat itu, Anny Ratnawati (sekarang Wakil Menteri Keuangan), meskipun hanya ditandatangani Sekretaris Menpora Wafid Muharam dengan mengatasnamakan Menpora tanpa ada pendelegasian wewenang dari Menpora.

Sebelumnya, KPK memeriksa Anny. Seusai diperiksa, Anny enggan menjelaskan kepada wartawan mengenai kontrak tahun jamak. Namun, Anny mengatakan, tanggung jawab Kemenkeu terhadap anggaran Hambalang hanya sebatas administrasi. Kemenkeu hanya merencanakan dan memastikan kelengkapan dokumen anggaran yang diajukan Kemenpora tersebut. Sementara untuk operasional Hambalang, kata Anny, merupakan tanggung jawab penuh Kemenpora.

Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK menetapkan Andi serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, tetapi justru merugikan keuangan negara.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

    Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

    Nasional
    3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

    3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

    Nasional
    Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

    Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

    Nasional
    Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

    Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

    Nasional
    Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

    Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

    Nasional
    Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

    Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

    Nasional
    Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

    Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

    Nasional
    93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

    93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

    Nasional
    Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

    Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

    Nasional
    Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

    Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

    Nasional
    Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

    Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

    Nasional
    UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

    UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

    Nasional
    Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

    Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

    Nasional
    UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

    UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

    Nasional
    PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

    PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.