Jam Kerja Presiden

Kompas.com - 19/02/2013, 08:48 WIB
Penulis Joseph Osdar
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com - Senin malam, tanggal 9 September 2002, di Budapest, Hongaria, seorang perempuan bernama Nuryati bertanya kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. ”Bagaimana Ibu membagi waktu untuk keluarga dan urusan pribadi di tengah padatnya sebagai presiden?” tanya Nuryati kepada Megawati dalam pertemuan Presiden dengan warga Indonesia di negeri yang dilalui sungai romantis Danube itu.

”Harus saya katakan, sejak menjabat sebagai presiden, waktu untuk kepentingan pribadi tinggal 10 persen. Selebihnya habis untuk urusan kenegaraan, karena jam kerja presiden sebenarnya sampai pukul empat sore. Namun, kenyataannya, saya harus menerima tamu hingga pukul sebelas malam,” kata Megawati dengan suara agak serak.

Sebagai manusia biasa, menurut Megawati, dirinya ingin memiliki privasi. ”Sebenarnya saya dan putri saya, Puan, senang jalan mencari makanan yang enak, mulai dari kelas kaki lima hingga restoran besar. Namun, setelah menjadi presiden, hal itu tidak mungkin lagi saya lakukan. Sebab, kalau saya makan di satu tempat tidak mungkin hanya berdua, minimal harus 15 orang bersama pengawal,” kata Megawati.

Megawati merasa masih beruntung karena putra-putrinya sudah berkeluarga sehingga tidak perlu diurus lagi. ”Namun, saya tetap mengatur makanan yang harus disiapkan. Kalau sudah malam cucu saya datang, tetapi di sisi lain saya harus menerima tamu, saya akan biarkan cucu saya ikut di dekat saya. Saya biarkan dia bermain, sementara saya berkonsentrasi pada persoalan yang harus dibahas,” tuturnya.

Maka, ketika itu, Megawati berharap DPR membuat undang-undang yang mengatur cuti presiden supaya tidak menimbulkan cemooh. ”Ketika presiden sedang beristirahat, dikatakan presiden bisanya hanya jalan-jalan. Saya kira wajar presiden mempunyai hak cuti. Sebab, presiden negara lain pun, seperti Presiden Amerika, juga mempunyai hak cuti,” ujarnya.

Menghina

Megawati juga mengatakan, reformasi dan demokratisasi membuat orang merasa berhak melakukan apa saja. Bahkan, dengan kebebasan itu, semuanya juga merasa berhak mencemooh, menghujat, dan menghina. ”Sebagai manusia biasa, presiden itu juga memiliki perasaan. Ketika dicemooh, dihujat, ia juga tersinggung dan sakit hati,” kata Megawati.

Urusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bagaimana? Tiap Selasa, ia meluangkan waktu untuk partainya di Lenteng Agung, Jakarta. Presiden 1999-2001 Abdurrahman Wahid tiap Jumat mengurusi Partai Kebangkitan Bangsa. Urusan partai, bagi presiden atau wakil presiden, memang sangat perlu karena partai adalah pilar mutlak demokrasi. Akan tetapi, tentu mereka juga tidak terlepas dari hujatan dan hinaan. Jangan mundur mengurus partai di tengah hujan kritik. Namun, jangan sampai hal itu memunculkan pepatah baru, ”biar anjing menggonggong, kafilah membalas menggonggong”. (J Osdar)

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saat Susi Pudjiastuti Gali Pengalaman Hidup Mike Tyson...

    Saat Susi Pudjiastuti Gali Pengalaman Hidup Mike Tyson...

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

    [POPULER NASIONAL] 10.856 Orang Meninggal Akibat Covid-19 | Istana Ingatkan KAMI: Jangan Coba Ganggu Stabilitas Nasional

    Nasional
    Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

    Lahirnya Partai Ummat, Partai Baru Amien Rais dan Imbas Kongres PAN

    Nasional
    Fenomena 'Kakek Sugiono' di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

    Fenomena "Kakek Sugiono" di Pusaran Hoaks Politik Tanah Air

    Nasional
    Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

    Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

    Nasional
    Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

    Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

    Nasional
    Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

    Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

    Nasional
    Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

    Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

    Nasional
    Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

    Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

    Nasional
    Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

    Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

    Nasional
    Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

    Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

    Nasional
    Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

    Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

    Nasional
    Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

    Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

    Nasional
    Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

    Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

    Nasional
    Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

    Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X