Kompas.com - 19/02/2013, 08:06 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait penyidikan kasus dugaan korupsi Hambalang, Selasa (19/2/2013). Agus akan dimintai keterangan bagi salah satu tersangka kasus ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng.

"Dijadwalkan hari ini, sepertinya sudah ada konfirmasi akan hadir," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Menurut Johan, sedianya Menkeu diperiksa Senin (18/2/2013) kemarin. Namun, karena tengah berada di luar negeri, pemeriksaan pun dijadwalkan ulang.

Johan juga meralat pernyataannya yang menyebutkan kalau pemeriksaan Menkeu hari ini dibatalkan karena yang bersangkutan tengah berada di luar negeri. "Menurut penyidik, kemarin yang tengah berada di luar negeri, jadi dijadwalkan hari ini," ujar Johan.

Terkait proyek Hambalang, Menkeu diduga melakukan pelanggaran jika merujuk pada hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan. Pelanggaran di antaranya dilakukan terkait persetujuan kontrak tahun jamak (multiyears) proyek Hambalang. KPK menduga ada yang aneh dalam penganggaran proyek Hambalang yang nilainya meningkat jadi Rp 1,2 triliun dari Rp 125 miliar tersebut.

Dalam laporan audit investigasinya, BPK menyebutkan kalau kontrak tahun jamak tersebut melanggar peraturan perundangan. Menurut BPK, Menteri Keuangan menyetujui kontrak tahun jamak dan Dirjen Anggaran menyelesaikan proses persetujuan kontrak tahun jamak setelah melalui proses penelaahan secara berjenjang dan bersama-sama. Padahal, kontrak tahun jamak itu diduga melanggar PMK No 56/PMK.02/2010. Pelanggaran itu, antara lain, tidak seluruh unit bangunan yang hendak dibangun secara teknis harus dilaksanakan dalam waktu lebih dari satu tahun anggaran.

Selain itu, permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tidak diajukan oleh menteri. Padahal, untuk anggaran di atas Rp 1 miliar harus diajukan melalui persetujuan Menpora. Terakhir, revisi RKA-KL Kemenpora 2010 yang menunjukkan kegiatan lebih dari satu tahun anggaran belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran.

Terkait penyidikan Hambalang, KPK sudah memeriksa Wakil Menkeu Anny Ratawati. Saat anggaran Hambalang dibahas sekitar 2010, Anny masih menjabat sebagai Dirjen Anggaran. Seusai diperiksa, Anny mengatakan kalau tanggung jawab Kemenkeu atas usulan anggara Hambalang itu sifatnya hanya administratif. Kemenkeu hanya merencanakan dan memastikan kelengkapan dokumen anggaran yang diajukan Kemenpora tersebut. Sementara operasional Hambalang, kata Anny, merupakan tanggung jawab penuh Kemenpora.

Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, KPK menetapkan Andi serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, tetapi justru merugikan keuangan negara.

Selama ini, pihak keluarga Mallarangeng kerap menuding Kemenkeu sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Pasalnya, menurut Rizal Mallarangeng, Kemenkeu merupakan pihak yang mencairkan anggaran proyek tahun jamak Hambalang senilai Rp 1,2 triliun. Anggaran proyek Hambalang, berdasarkan audit investigasi BPK, dicairkan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Dirjen Anggaran Anny Ratnawati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    [POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

    [POPULER NASIONAL] Mahfud MD Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif | Istri Ferdy Sambo Malu dan Menangis

    Nasional
    Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

    Soal Asesmen Istri Ferdy Sambo, LPSK: Kesimpulan Kami Dia Tidak Butuh Perlindungan

    Nasional
    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Nasional
    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    Nasional
    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Nasional
    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

    Nasional
    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Nasional
    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Nasional
    Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Nasional
    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    Nasional
    Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Nasional
    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Nasional
    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.