Kompas.com - 18/02/2013, 23:54 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat berjalan lancar tanpa friksi keras, Minggu (17/2/2013) lalu, tetapi pertarungan di partai ini masih terus berlangsung.

Hanya, semua faksi harus menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama kepastian status Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana olahraga di Hambalang, Bogor.

"Pertarungan politik bergeser pada proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masing-masing menunggu proses hukum di KPK, yaitu kepastian apakah Anas menjadi tersangka dalam kasus Hambalang atau tidak," kata Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya, di Jakarta, Senin (18/2/2013).

Sebagaimana diberitakan, Rapimnas Partai Demokrat, Minggu lalu, berjalan lancar dan menurunkan ketegangan yang sempat meninggi sebelumnya.

Kubu Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono maupun kubu Ketua Umum Anas Urbaningrum sama-sama sepakat untuk melakukan konsolidasi internal.

Menurut Yunarto Wijaya, dalam Rapimnas, kubu Yudhoyono dan Anas tampak memilih gencatan senjata untuk meredam gesekan selama dua pekan sebelumnya.

Masing-masing pihak menyadari, konflik terbuka dalam tubuh partai justru memicu masalah baru, bahkan semakin menurunkan elektabilitas partai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun, di balik panggung depan itu, sebenarnya masih terus berlangsung pertarungan di panggung belakang," katanya. Jika KPK menetapkan Anas sebagai tersangka, kebijakan Yudhoyono mengambil alih partai akan memperoleh pembenaran.

Namun, jika ternyata Anas tidak menjadi tersangka, pengambilalihan partai dianggap keliru dan Yudhoyono kehilangan muka, bahkan wibawanya semakin menurun. Kubu Anas semakin kuat.

"Dalam situasi ini, KPK harus bersikap profesional, independen, dan adil berdasarkan bukti-bukti hukum. Jangan sampai lembaga penegak hukum ini terjerat dalam arus politik Partai Demokrat," katanya Yunarto.

Kalaulah kemudian Anas tidak menjadi tersangka, ketegangan antara kubu-kubu di Partai Demokrat akan terus berlanjut. Masing-masing pihak akan bertarung untuk menentukan nama daftar calon legislatif sementara (DCS) dan kemudian calon presiden dan wakil presiden. Anas akan berpikir soal Kongres 2015, sementara Yudhoyono mempersiapkan posisinya pasca-tahun 2014.

"Dinamika partai dua pekan ini menunjukkan kematangan politik Anas, bahkan dibandingkan Yudhoyono. Yudhoyono bukan lagi menjadi perekat di antara faksi-faksi yang bersitegang, melainkan menjadi salah faksi itu sendiri. Itu menurunkan wibawa dirinya," katanya.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengacara: Tak Ada Fakta Pak Moeldoko Promosikan Ivermectin

Pengacara: Tak Ada Fakta Pak Moeldoko Promosikan Ivermectin

Nasional
Bongkar Aksi Pinjol Ilegal KSP Cinta Damai, Bareskrim Tangkap 8 Orang di Medan-Jakarta

Bongkar Aksi Pinjol Ilegal KSP Cinta Damai, Bareskrim Tangkap 8 Orang di Medan-Jakarta

Nasional
7.200 Pekerja Migran RI yang Dideportasi Malaysia Akan Divaksinasi Covid-19

7.200 Pekerja Migran RI yang Dideportasi Malaysia Akan Divaksinasi Covid-19

Nasional
Ketua Satgas Waspada Investasi: Pinjol Ilegal Adalah Kejahatan

Ketua Satgas Waspada Investasi: Pinjol Ilegal Adalah Kejahatan

Nasional
Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Nasional
Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Nasional
Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Nasional
Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Nasional
Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Nasional
Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

Nasional
Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

Nasional
Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

Nasional
Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

Nasional
275 Daerah Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak

275 Daerah Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X