Kompas.com - 18/02/2013, 23:54 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat berjalan lancar tanpa friksi keras, Minggu (17/2/2013) lalu, tetapi pertarungan di partai ini masih terus berlangsung.

Hanya, semua faksi harus menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama kepastian status Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana olahraga di Hambalang, Bogor.

"Pertarungan politik bergeser pada proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masing-masing menunggu proses hukum di KPK, yaitu kepastian apakah Anas menjadi tersangka dalam kasus Hambalang atau tidak," kata Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya, di Jakarta, Senin (18/2/2013).

Sebagaimana diberitakan, Rapimnas Partai Demokrat, Minggu lalu, berjalan lancar dan menurunkan ketegangan yang sempat meninggi sebelumnya.

Kubu Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono maupun kubu Ketua Umum Anas Urbaningrum sama-sama sepakat untuk melakukan konsolidasi internal.

Menurut Yunarto Wijaya, dalam Rapimnas, kubu Yudhoyono dan Anas tampak memilih gencatan senjata untuk meredam gesekan selama dua pekan sebelumnya.

Masing-masing pihak menyadari, konflik terbuka dalam tubuh partai justru memicu masalah baru, bahkan semakin menurunkan elektabilitas partai.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun, di balik panggung depan itu, sebenarnya masih terus berlangsung pertarungan di panggung belakang," katanya. Jika KPK menetapkan Anas sebagai tersangka, kebijakan Yudhoyono mengambil alih partai akan memperoleh pembenaran.

Namun, jika ternyata Anas tidak menjadi tersangka, pengambilalihan partai dianggap keliru dan Yudhoyono kehilangan muka, bahkan wibawanya semakin menurun. Kubu Anas semakin kuat.

"Dalam situasi ini, KPK harus bersikap profesional, independen, dan adil berdasarkan bukti-bukti hukum. Jangan sampai lembaga penegak hukum ini terjerat dalam arus politik Partai Demokrat," katanya Yunarto.

Kalaulah kemudian Anas tidak menjadi tersangka, ketegangan antara kubu-kubu di Partai Demokrat akan terus berlanjut. Masing-masing pihak akan bertarung untuk menentukan nama daftar calon legislatif sementara (DCS) dan kemudian calon presiden dan wakil presiden. Anas akan berpikir soal Kongres 2015, sementara Yudhoyono mempersiapkan posisinya pasca-tahun 2014.

"Dinamika partai dua pekan ini menunjukkan kematangan politik Anas, bahkan dibandingkan Yudhoyono. Yudhoyono bukan lagi menjadi perekat di antara faksi-faksi yang bersitegang, melainkan menjadi salah faksi itu sendiri. Itu menurunkan wibawa dirinya," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

Nasional
UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 8.161 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X