Kompas.com - 18/02/2013, 23:54 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

JAKARTA, KOMPAS.com — Meskipun Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat berjalan lancar tanpa friksi keras, Minggu (17/2/2013) lalu, tetapi pertarungan di partai ini masih terus berlangsung.

Hanya, semua faksi harus menunggu proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama kepastian status Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana olahraga di Hambalang, Bogor.

"Pertarungan politik bergeser pada proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masing-masing menunggu proses hukum di KPK, yaitu kepastian apakah Anas menjadi tersangka dalam kasus Hambalang atau tidak," kata Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya, di Jakarta, Senin (18/2/2013).

Sebagaimana diberitakan, Rapimnas Partai Demokrat, Minggu lalu, berjalan lancar dan menurunkan ketegangan yang sempat meninggi sebelumnya.

Kubu Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono maupun kubu Ketua Umum Anas Urbaningrum sama-sama sepakat untuk melakukan konsolidasi internal.

Menurut Yunarto Wijaya, dalam Rapimnas, kubu Yudhoyono dan Anas tampak memilih gencatan senjata untuk meredam gesekan selama dua pekan sebelumnya.

Masing-masing pihak menyadari, konflik terbuka dalam tubuh partai justru memicu masalah baru, bahkan semakin menurunkan elektabilitas partai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun, di balik panggung depan itu, sebenarnya masih terus berlangsung pertarungan di panggung belakang," katanya. Jika KPK menetapkan Anas sebagai tersangka, kebijakan Yudhoyono mengambil alih partai akan memperoleh pembenaran.

Namun, jika ternyata Anas tidak menjadi tersangka, pengambilalihan partai dianggap keliru dan Yudhoyono kehilangan muka, bahkan wibawanya semakin menurun. Kubu Anas semakin kuat.

"Dalam situasi ini, KPK harus bersikap profesional, independen, dan adil berdasarkan bukti-bukti hukum. Jangan sampai lembaga penegak hukum ini terjerat dalam arus politik Partai Demokrat," katanya Yunarto.

Kalaulah kemudian Anas tidak menjadi tersangka, ketegangan antara kubu-kubu di Partai Demokrat akan terus berlanjut. Masing-masing pihak akan bertarung untuk menentukan nama daftar calon legislatif sementara (DCS) dan kemudian calon presiden dan wakil presiden. Anas akan berpikir soal Kongres 2015, sementara Yudhoyono mempersiapkan posisinya pasca-tahun 2014.

"Dinamika partai dua pekan ini menunjukkan kematangan politik Anas, bahkan dibandingkan Yudhoyono. Yudhoyono bukan lagi menjadi perekat di antara faksi-faksi yang bersitegang, melainkan menjadi salah faksi itu sendiri. Itu menurunkan wibawa dirinya," katanya.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Nasional
Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Nasional
Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Nasional
Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

Nasional
Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Nasional
KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

KPK Eksekusi Eks Kadis PUPR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi ke Rutan Klas IA Bandar Lampung

Nasional
Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Skoliosis Dapat Disembuhkan dengan Penanganan Tepat, Ini Penjelasannya

Nasional
YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

YLBHI: Ada 202 Kasus Pelanggaran HAM Kepolisian Sepanjang 2019-2021

Nasional
Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Nasional
Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Nasional
Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X