Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Lapindo, Akbar Tidak Merasa SBY Serang Ical

Kompas.com - 18/02/2013, 17:42 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung tidak merasa pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal Lumpur Lapindo ditujukan untuk menyerang Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical. Menurut Akbar, pernyataan Presiden tidak berkaitan dengan dunia politik.

"Tidak ada hubungannya dengan Ical. Ical tidak berada dalam manajemen (PT Minarak Lapindo) itu walau tentu saja langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada perusahaan yang bisa dikatakan dipimpin keluarga Bakrie," ujar Akbar di Jakarta, Senin (18/2/2013).

Menurut Akbar, pernyataan Presiden itu murni ditujukan kepada PT Minarak Lapindo Brantas yang belum memenuhi kewajibannya kepada warga Porong. Hal itu membuktikan Presiden mengikuti perkembangan ganti rugi semburan Lumpur Lapindo. Sebab, lanjut Akbar, bila tidak dituntaskan maka hal itu akan berdampak pada citra PT Minarak Lapindo Brantas yang dimiliki keluarga Bakrie. Selain itu, hal tersebut juga dapat berdampak pada ketidakpuasaan masyarakat atas kinerja Presiden.

"Karena itu (Presiden mengingatkan Lapindo) jangan sampai merugikan masyarakat karena akan berdampak pada kehidupan. Dampaknya langsung kehidupan lahir batin dan akherat," tegas Akbar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan Lapindo untuk segera membayar kekurangan ganti rugi kepada korban semburan lumpur di Sidoarjo. Presiden menyebutkan, Lapindo belum membayar kewajiban ganti rugi Rp 800 miliar.

Juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satria Wangsa, menyatakan, PT Minarak Lapindo tak akan mengingkari kesepakatan. Keterlambatan Lapindo membayar ganti rugi kepada korban karena keterbatasan dana keluarga Bakrie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

    Nasional
    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

    Nasional
    PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

    PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

    Nasional
    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

    Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

    Nasional
    Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

    Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com