Kompas.com - 18/02/2013, 14:52 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jenderal (purn) Wiranto menyampaikan, bergabungnya mantan Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Hary Tanoesoedibjo ke partainya akan membawa keuntungan bagi Hanura dalam membangun persepsi publik. Ia berharap, Hary Tanoe yang adalah bos Media MNC Grup, dapat memudahkan akses Hanura ke dalam proses pencitraan media.

"Persepsi publik dapat diciptakan media. Parpol yang bisa mengakses media itu sangat diuntungkan. Dengan bergabungnya Pak HT, Hanura akan dapat kemudahan," kata Wiranto di Jakarta, Senin (18/2/2013).

Menurutnya, selama ini Hanura memang kurang mendapat ekspos media. Padahal, kata Wiranto, Hanura memiliki sejumlah prestasi yang membedakannya dengan parpol lain. Salah satu prestasi itu adalah penobatan Hanura oleh Indonesian Corruption Watch sebagai parpol antikorupsi.

"Hanura adalah partai yang bersih dan tidak merusak lingkungan hidup. Dengan adanya Pak HT hal ini akan dapat disosialisasikan ke publik melalui media," tuturnya.

Ia menjelaskan, Hary Tanoe bergabung dengan Hanura atas pertimbangannya sendiri, bukan karena tawaran Wiranto. Hary Tanoe, tambahnya, merasa cocok dengan kiprah Hanura sebagai partai bersih dan ramah lingkungan.  Dengan modal itu, Hanura dipandang cocok menjadi saluran aspirasi Hary Tanoe yang ingin membawa perubahan bagi Indonesia.

Seperti diberitakan, setelah hengkang dari Partai NesDem, Hary Tanoe akhirnya resmi bergabung dengan Hanura. Setelah keluar dari Nasdem, Hary Tanoe sempat mendirikan ormas Persatuan Indonesia (Perindo).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X