Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar: Lapindo Bisa Berdampak

Kompas.com - 18/02/2013, 13:30 WIB
Christoporus Wahyu Haryo P

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berlarut-larutnya penyelesaian ganti rugi kepada korban luapan lumpur Sidoarjo oleh PT Minarak Lapindo (Lapindo Brantas) dikhawatirkan bakal mempengaruhi elektabilitas Aburizal Bakrie dan Partai Golkar pada Pemilihan Umum 2014. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung berharap, Grup Bakrie segera menyelesaikan persoalan itu agar tak terus menjadi isu yang bisa berdampak bagi Golkar meski tak langsung.

”Lapindo secara formal tidak ada kaitannya dengan Golkar. Namun, tidak bisa dimungkiri, Lapindo itu suatu perusahaan yang memiliki hubungan dengan Grup Bakrie (milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie). Jadi, secara citra, ada hubungan,” kata Akbar, Sabtu (16/2/2013), di Jakarta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan Lapindo segera membayar kekurangan ganti rugi kepada korban lumpur Sidoarjo. Presiden menyebutkan, Lapindo belum membayar kewajiban ganti rugi Rp 800 miliar (Kompas, 15/2).

Menurut Akbar, peringatan Presiden perlu menjadi perhatian bagi Grup Bakrie untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Dengan penyelesaian itu, ia berharap masalah Lapindo tidak lagi dikait-kaitkan dengan Aburizal ataupun Golkar.

”Isu (Lapindo) itu bisa saja terus diangkat oleh orang-orang yang punya kepentingan, di mana dalam mengangkat isu itu selalu mengaitkan dengan Aburizal. Kalau sudah mengaitkan dengan Aburizal, langsung tidak langsung bisa mempengaruhi elektabilitas dia, yang namanya sudah disebut-sebut sebagai calon presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara keluarga Bakrie, Lalu Mara Satria Wangsa, menyatakan, PT Minarak Lapindo tak akan mengingkari kesepakatan. Keterlambatan Lapindo membayar ganti rugi kepada korban karena keterbatasan dana keluarga (Kompas, 16/2). Ia menilai, pernyataan Presiden itu tidak berbau politis.

Akbar justru berpandangan, pernyataan Presiden itu dimungkinkan ada maksud politis. ”Munculnya saja tiba-tiba, di luar dugaan. Itu disampaikan waktu pengantar rapat kabinet. Mungkin saja itu ada maksud politis,” katanya.

Menurut Akbar, SBY akhir-akhir ini sangat terlibat dalam isu-isu yang mempunyai nuansa politik yang tinggi, terutama yang terkait dengan Partai Demokrat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

    Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

    Nasional
    Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

    Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

    Nasional
    Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

    Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

    Nasional
    Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

    Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

    Nasional
    Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

    Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

    Nasional
    MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

    MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

    Nasional
    Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

    Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

    Nasional
    MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

    MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

    [POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

    Nasional
    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

    Nasional
    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com