Max: Anas Tak Lagi Punya Otoritas Urusan Internal

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua membeberkan alasan mengapa undangan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tak mencantumkan tanda tangan Anas Urbaningrum. Dia mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat sudah tak punya otoritas untuk urusan internal partai.

"Urusan internal sudah dipegang oleh Majelis Tinggi, jadi tidak masalah. Tapi otoritas keluar yang tanda tangan tetap ketum," ujar Max, Jumat (15/2/2013). Dia menyebutkan, urusan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan soal calon legislatif adalah urusan eksternal, sedangkan Rapimnas adalah masalah internal.

Partai Demokrat akan menggelar Rapimnas pada 17 Februari 2013, bertempat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Undangan kegiatan tersebut sudah beredar. Agenda Rapimnas disebut sebagai tindak lanjut kebijakan Majelis Tinggi. Kegiatan akan dihadiri Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Komisi Etik Partai Demokrat.

Di dalam surat undangan yang dibagikan, hanya terdapat tanda tangan Jero Wacik sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Edhie Baskoro Yudhoyono selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat. Biasanya, undangan kegiatan partai setingkat Rapimnas mencantumkan tanda tangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Seperti diberitakan, Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan langsung mengurusi Partai Demokrat setelah elektabilitas partai ini terus merosot. Sebagai Ketua Majelis Tinggi partai, SBY mengambil alih tugas dan kewenangan terkait pembenahan dan konsolidasi Partai Demokrat. Sedangkan Anas, meski tetap dinyatakan sebagai Ketua Umum sekaligus Wakil Ketua Majelis Tinggi, dia diminta fokus mengurusi dugaan kasusnya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tindakan SBY merupakan respons dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang menyebutkan bahwa elektabilitas Partai Demokrat hanya 8,3 persen. Dari kalangan internal, persoalan hukum yang menjerat kader dan seringnya nama Anas dikaitkan dengan dugaan kasus di KPK disebut sebagai pemicu anjloknya elektabilitas itu.

Kader Partai Demokrat yang kini sudah terjerat perkara hukum, antara lain M Nazaruddin, Hartati Murdaya Po, Angelina Sondakh, dan Andi Alfian Mallarangeng. Sementara nama Anas kerap dikaitkan dalam kasus Hambalang.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Krisis Demokrat