Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/02/2013, 07:34 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim sekaligus Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar diminta tidak mengintervensi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akil diharapkan berfokus pada tugasnya sebagai hakim serta Jubir MK dan tidak bersikap seperti pengamat atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

"Komentar Jubir MK itu sudah mengintervensi KPK yang sedang melakukan pembenahan ke dalam, apalagi menilai soal pelanggaran etika," kata Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika di Jakarta, Kamis (14/2/2013).

Hal itu dikatakan Pasek menanggapi pernyataan Akil yang menyebut Wakil KPK Adnan Pandupradja tidak dapat menarik parafnya dalam surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Penarikan paraf Adnan atas sprindik Anas dinilai membuktikan pimpinan KPK itu lalai dalam tugas.

"Ketentuan sudah jelas, dia lalai jalankan tugas. Adnan melanggar etik," kata mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI periode 2004-2006 itu.

Pasek menyinggung kebiasaan para hakim MK berkomentar masalah yang bukan porsinya. Sebaiknya, Pasek menyarankan mereka, khususnya Akil, mengundurkan diri sebagai hakim lalu kembali menjadi politisi. Pasek menilai karakter politisi di Akil masih sangat kental.

"Berlakulah sebagai hakim. Jangan bernostalgia lagi menjadi anggota DPR karena fungsi, tugas, dan kewenangannya berbeda. Ini tidak elok. Kalau mau bicara ke publik, jelaskan saja apa yang dilakukan MK. Enggak usah mengajari KPK," pungkas Pasek.

Sebelumnya, Adnan menjelaskan dokumen draf sprindik yang ditandatanganinya merupakan berkas asli. Pada Kamis (7/2/2013) malam, dokumen itu masuk ke meja Adnan. Ada lebih dari satu kopian dokumen yang masuk. Satu berkas kopian hanya memuat tanda tangan Ketua KPK Abraham Samad, sementara kopian lainnya memuat paraf para pimpinan, deputi, direktur, dan penyidik atau penyelidik yang tergabung dalam satuan tugas Hambalang.

Saat itu, Adnan melihat ada dua paraf pimpinan dalam draf tersebut, yakni paraf Abraham dan Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnaen. Dalam dokumen itu, kata Adnan, disebutkan sudah ada gelar perkara yang dilakukan sehingga dia langsung memarafnya.

Namun, keesokan paginya, Adnan mengetahui gelar perkara besar yang melibatkan pimpinan KPK belum dilakukan. Dia pun langsung menarik kembali parafnya dari draf sprindik tersebut. "Memang ada gelar perkara, tapi tidak diikuti pimpinan, maka saya cabut pada Jumat pagi," tambah Adnan.

Dia juga menegaskan, KPK belum menetapkan Anas sebagai tersangka. Dokumen serupa sprindik atas nama Anas beredar melalui media masa pada Jumat ( 8/2/2013 ) pekan lalu. Dalam dokumen itu disebutkan, Anas menjadi tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi ketika masih menjadi anggota DPR. Dokumen ini muncul setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta KPK untuk memperjelas status hukum Anas.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, gelar perkara dengan pimpinan terkait Hambalang baru akan dilakukan pekan depan. Dia pun berharap lima unsur pimpinan KPK dapat lengkap sehingga keputusan yang diambil dalam gelar perkara itu bisa menjadi dasar bagi KPK untuk meningkatkan penanganan Hambalang ke tahap penyidikan ataupun tidak.

Berita-berita terkait bisa diikuti di topik pilihan: SKANDAL PROYEK HAMBALANG

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    28th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mentan Syahrul Yasin Limpo 'Menghilang', Jokowi: Ya Ditunggu, Belum Sampai ke Indonesia

    Mentan Syahrul Yasin Limpo "Menghilang", Jokowi: Ya Ditunggu, Belum Sampai ke Indonesia

    Nasional
    PDI-P Luncurkan Megawati Fellowship, Simak Besaran Beasiswa dan Syaratnya

    PDI-P Luncurkan Megawati Fellowship, Simak Besaran Beasiswa dan Syaratnya

    Nasional
    Survei Litbang 'Kompas': Prabowo Puncaki Elektabilitas di Pemilih Milenial dan 'Gen Y' Madya

    Survei Litbang "Kompas": Prabowo Puncaki Elektabilitas di Pemilih Milenial dan "Gen Y" Madya

    Nasional
    Polri Buka Peluang Ada Tersangka Lain yang Diduga Sembunyikan Dito Mahendra

    Polri Buka Peluang Ada Tersangka Lain yang Diduga Sembunyikan Dito Mahendra

    Nasional
    Safari Politik ke Banyumas, Anies Bicara Akan Buat Marketplace untuk Para Ahli

    Safari Politik ke Banyumas, Anies Bicara Akan Buat Marketplace untuk Para Ahli

    Nasional
    Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Ganjar Unggul Lawan Prabowo di Kalangan 'Gen Z'

    Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Ganjar Unggul Lawan Prabowo di Kalangan "Gen Z"

    Nasional
    Konflik Yaqut Vs PKB, Berawal dari Imbauan Pilih Pemimpin Berujung Ancaman Disiplin

    Konflik Yaqut Vs PKB, Berawal dari Imbauan Pilih Pemimpin Berujung Ancaman Disiplin

    Nasional
    Beberkan Manfaat 'E-voting', Bamsoet: Tak Perlu Paku hingga Tinta Suara

    Beberkan Manfaat "E-voting", Bamsoet: Tak Perlu Paku hingga Tinta Suara

    Nasional
    Bamsoet: Belum Ada Keseriusan Manfaatkan 'E-voting' karena Tak Bisa Dicurangi

    Bamsoet: Belum Ada Keseriusan Manfaatkan "E-voting" karena Tak Bisa Dicurangi

    Nasional
    Sinyal Penolakan PDI-P dan PPP soal Isu 'Reshuffle' Terkait Bergabungnya Demokrat

    Sinyal Penolakan PDI-P dan PPP soal Isu "Reshuffle" Terkait Bergabungnya Demokrat

    Nasional
    FSGI Merilis Terjadi 23 Kasus Perundungan di Sekolah Sepanjang 2023, 2 Korban Meninggal

    FSGI Merilis Terjadi 23 Kasus Perundungan di Sekolah Sepanjang 2023, 2 Korban Meninggal

    Nasional
    Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Mentan yang 'Menghilang' Usai Rumahnya Digeledah KPK

    Harta Kekayaan Syahrul Yasin Limpo, Mentan yang "Menghilang" Usai Rumahnya Digeledah KPK

    Nasional
    Profil Syahrul Yasin Limpo, Mentan yang Dikabarkan 'Menghilang' di Eropa Usai Rumah Digeledah KPK

    Profil Syahrul Yasin Limpo, Mentan yang Dikabarkan "Menghilang" di Eropa Usai Rumah Digeledah KPK

    Nasional
    Kemenlu: Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan di Mal Siam Paragon Bangkok

    Kemenlu: Tak Ada WNI Jadi Korban Penembakan di Mal Siam Paragon Bangkok

    Nasional
    Tim Pemenangan Ganjar Rapat Hari Ini, Pengumuman Sosok Baru Dilakukan Bertahap

    Tim Pemenangan Ganjar Rapat Hari Ini, Pengumuman Sosok Baru Dilakukan Bertahap

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com