Kompas.com - 14/02/2013, 02:37 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

PROBOLINGGO, KOMPAS.com — Bagaimana jika Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menggantikan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Demokrat setelah sejumlah kewenangannya diambil alih Majelis Tinggi Partai Demokrat?

"Saya sangat setuju," jawab Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Probolinggo Jawa Timur, Dedik Riyawan, saat dimintai tanggapannya, Rabu (13/2/2013) malam.

Namun, Dedik memberi syarat. Mahfud bisa menggantikan Anas asal melalui mekanisme organisasi partai, seperti kongres. Menurutnya, jika dilalui, maka hal tersebut tidak menabrak AD/ART, dan semua pihak bisa menerimanya.

"Apalagi Pak Mahfud adalah seorang negarawan, bersih, tegas, dan profesional. Track record-nya juga bagus. Sekali lagi saya setuju saja asal melalui mekanisme partai. Tapi semuanya saya serahkan pada pendiri dan pengurus pusat. Kami di daerah akan taat dan patuh pada garis partai, apa pun keputusannya" katanya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku mendapat tawaran untuk menggantikan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tawaran itu datang setelah Anas diminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) fokus pada dugaan kasus hukumnya.

"Saya memang mendapat tawaran itu dari Pak Sarundajang (Sinyo Harry Sarundajang), anggota Dewan Pembina Demokrat," kata Mahfud seusai sarasehan nasional bertema "Sinyalemen Kebangkitan Kembali Gerakan Komunisme di Indonesia" di Aula Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Selasa.

Meski demikian, Mahfud mengaku tak akan memberikan komentar terkait tawaran itu. Sebab, tawaran yang datang saat dia berada di Manado itu masih sebatas pembicaraan biasa. "Saya merasa tak berhak ikut campur urusan Partai Demokrat. Itu urusan internal mereka dan saya tak akan membuat kisruh di internalnya. Saya juga tak berkomunikasi apa pun dengan mereka. Seandainya berkomunikasi, saya akan lakukan di internal, bukan berkomentar di media," urainya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kompolnas Minta Penahanan 40 Petani Bengkulu Ditangguhkan, Akan Klarifikasi ke Kapolda

    Kompolnas Minta Penahanan 40 Petani Bengkulu Ditangguhkan, Akan Klarifikasi ke Kapolda

    Nasional
    Usulan Masa Kampanye Jadi 75 Hari Dinilai Terlalu Singkat

    Usulan Masa Kampanye Jadi 75 Hari Dinilai Terlalu Singkat

    Nasional
    RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

    RSCM: Tak Ada Kontak Erat dari Hepatitis Akut di DKI Jakarta

    Nasional
    Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

    Profil Partai Pelita, Parpol Bentukan Din Syamsuddin yang Bersiap Ramaikan Pemilu 2024

    Nasional
    Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

    Brigjen Bobby Rinal Resmi Jabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad

    Nasional
    Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

    Kecam Pemidanaan 40 Petani di Bengkulu, PP Muhammadiyah: Oligarki Mencengkeram Pemerintah

    Nasional
    Oditur Sebut Kesimpulan Penasihat Hukum Kolonel Priyanto Keliru

    Oditur Sebut Kesimpulan Penasihat Hukum Kolonel Priyanto Keliru

    Nasional
    Busyro Muqoddas Siap Jamin Pembebasan 40 Petani yang Ditangkap Polisi di Bengkulu

    Busyro Muqoddas Siap Jamin Pembebasan 40 Petani yang Ditangkap Polisi di Bengkulu

    Nasional
    Dubes RI Sebut UAS Tak Ajukan Permohonan Bantuan ke KBRI untuk Masuk Singapura

    Dubes RI Sebut UAS Tak Ajukan Permohonan Bantuan ke KBRI untuk Masuk Singapura

    Nasional
    Pasca-pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

    Pasca-pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

    Nasional
    Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

    Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

    Nasional
    Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

    Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

    Nasional
    PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

    PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

    Nasional
    Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

    Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

    Nasional
    Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

    Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.