Kompas.com - 13/02/2013, 19:46 WIB
|
EditorRobert Adhi Ksp

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan delapan langkah penyelamatan partainya, elektabilitas Demokrat diprediksi tak otomatis naik.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Dodi Ambardi, delapan langkah penyelamatan SBY itu belum cukup membuat dukungan terhadap partainya meningkat. "Langkah-langkah itu baru awal, masih dibutuhkan tindakan lainnya," katanya di Jakarta, Rabu (13/2/2013).

Dodi mengatakan, elektabilitas Demokrat turun terutama karena adanya sejumlah kader partai itu yang terjerat korupsi. Untuk menaikkan elektabilitas itu kembali, Demokrat mesti membuktikan komitmen antikorupsinya ke publik.

Menurutnya, pakta integritas yang ditandatangani para pengurus partai itu belum cukup membuktikan bahwa Demokrat benar-benar antikorupsi. "Pakta itu kan sesuatu yang mati. Sehingga publik bisa bertanya benarkah ada pembersihan di partai itu?"" ujarnya.

Ke depan, Dodi menambahkan, Demokrat harus benar-benar membuktikan bisa bersikap tegas terhadap kadernya yang terlibat korupsi. Tanpa sikap tegas, elektabilitas partai itu tak akan kembali naik.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

    Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

    Nasional
    Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

    Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

    Nasional
    Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

    Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

    Nasional
    Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

    Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

    Nasional
    Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

    Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

    Nasional
    Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

    Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

    Nasional
    Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

    Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

    Nasional
    Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

    Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

    Nasional
    Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

    Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

    Nasional
    Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

    Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

    Nasional
    Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

    Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

    Nasional
    Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

    Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

    Nasional
    Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

    Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

    Nasional
    TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

    TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

    Nasional
    Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

    Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X