Kompas.com - 13/02/2013, 19:07 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Juru Bicaranya, Johan Budi, menegaskan KPK belum membutuhkan bantuan Kepolisian untuk menelusuri masalah draf surat perintah penyidikan (sprindik) yang mencantumkan nama Anas Urbaningrum. Dokumen mirip sprindik tersebut beredar luas di media massa, sepekan kemarin. Kebocoran ini, sebut Johan, merupakan masalah internal KPK.

"Sampai hari ini KPK merasa belum membutuhkan bantuan Polri untuk mengusut apakah dokumen itu bocor atau tidak," kata Johan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (13/2/2013). Tapi, ujar dia, KPK mengapresiasi respons baik dari Kapolri.

Johan menambahkan KPK sudah mendengar Kapolri menyatakan akan menunggu hasil penyelidikan internal KPK. Menurutnya, pernyataan Kapolri itu sudah tepat. "Saya dengar pernyataan Kapolri bahwa Polri menunggu dan menyerahkan (penanganan masalah ini) kepada KPK. Saya rasa itu sudah benar," ucapnya.

Saat ini, kata Johan, tim investigasi yang dibentuk untuk menelaah dokumen mirip sprindik dengan nama Anas itu, masih bekerja melakukan validasi keaslian dokumen. "Jadi biarkan kami melakukan tugas itu, karena ini urusan KPK," tambah Johan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di sela rapat kerja dengan Komisi III DPR mengungkapkan Polri siap membantu KPK menyelidiki beredarnya draf sprindik Anas, jika memang diminta KPK. "Kejadiannya kan di KPK. Tentunya, ini punya spesifikasi terkait masalah penyidikan, penyelidikan, dan sebagainya. Saya kira KPK juga mengambil langkah terkait itu. Jadi, kami tunggu saja perkembangannya," kata Timur.

Bocornya draf sprindik untuk Anas ini sempat ramai beredar di kalangan media. Seiring beredarnya dokumen mirip sprindik itu di media massa, berkembang kabar pula bahwa Anas telah ditetapkan sebagai tersangka di KPK, meski langsung dibantah KPK.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

    PPKM Luar Jawa-Bali: Pintu Masuk Kedatangan Internasional Jalur Udara, Laut dan Darat Dibatasi

    Nasional
    Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

    Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru, Ini Pertimbangan Pemerintah

    Nasional
    PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

    PPKM Level 3 Saat Nataru Batal, Luhut: Ada Revisi Inmendagri dan SE

    Nasional
    Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

    Sidang Perdana Azis Syamsuddin: Didakwa Suap, Diingatkan Tak Dekati Hakim

    Nasional
    Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

    Hillary Lasut Akui Kirim Surat Batalkan Permohonan Ajudan dari TNI

    Nasional
    Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

    Aturan PPKM Level 3 Nataru Batal, Ini yang Bakal Diterapkan

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

    Nasional
    Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

    Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

    [POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

    Nasional
    Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

    Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

    Nasional
    Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

    Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

    Nasional
    KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

    KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

    Nasional
    Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

    Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

    Nasional
    Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

    Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

    Nasional
    Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

    Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.