Kompas.com - 13/02/2013, 17:25 WIB
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI periode 2004-2006, Akil Mochtar berpendapat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandupradja tidak dapat menarik parafnya dalam surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum. Penarikan paraf Adnan atas sprindik Anas dinilai membuktikan pimpinan KPK itu lalai dalam tugas.

"Ketentuan sudah jelas, dia lalai jalankan tugas. Adnan melanggar etik," kata Akil di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (13/2/2013). Adnan sebelumnya mengaku menarik kembali parafnya setelah menyadari belum ada gelar perkara besar yang melibatkan pimpinan KPK terkait kasus Hambalang.

Akil mengatakan alasan Adnan atas hal itu secara logika tidak masuk akal. Kecuali, Adnan memang meneken paraf dalam sprindik tersebut seorang diri dengan kesehatan jasmani atau rohaninya sedang terganggu.

Namun, kata Akil, faktanya ada tiga pimpinan KPK yang turut meneken sprindik tersebut. Selain Adnan, tercantum pula paraf Ketua KPK Abraham Samad dan wakilnya Zulkarnaen. Sehingga, sangat jelas Adnan meneken paraf tersebut dalam kondisi segar bugar.

"Tandatangannya kan ada tiga orang (Samad, Zulkarnaen dan Adnan). Jadi intinya maksud dam tujuan Adnan sama dengan mereka," tutur Akil. Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut pihak penasihat KPK berwenang menjatuhkan sanksi atas Adnan.

Menurut Akil, sanksi atas Adnan hanya dapat dijatuhkan oleh penasihat KPK, untuk menghindari perpecahan di internal KPK sendiri. "Internal KPK harus tegas, harus ada sanksi," tegas dia.

Sebelumnya, Adnan menjelaskan dokumen draf sprindik yang ditandatanganinya merupakan berkas asli. Pada Kamis (7/2/2013) malam, dokumen itu masuk ke meja Adnan. Ada lebih dari satu kopian dokumen yang masuk. Satu berkas kopian hanya memuat tanda tangan Ketua KPK Abraham Samad, sementara kopian lainnya memuat paraf para pimpinan, deputi, direktur, dan penyidik atau penyelidik yang tergabung dalam satuan tugas Hambalang.

Saat itu, Adnan melihat ada dua paraf pimpinan dalam draf tersebut, yakni paraf Abraham dan Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnaen. Dalam dokumen itu, kata Adnan, disebutkan sudah ada gelar perkara yang dilakukan sehingga dia langsung memarafnya. "Disebut ada gelar perkara tanggal sekian, saya pikir sudah ada gelar, maka saya paraf," ucapnya.

Namun, keesokan paginya, Adnan mengetahui gelar perkara besar yang melibatkan pimpinan KPK belum dilakukan. Dia pun langsung menarik kembali parafnya dari draf sprindik tersebut. "Memang ada gelar perkara, tapi tidak diikuti pimpinan, maka saya cabut pada Jumat pagi," tambah Adnan. Dia juga menegaskan, KPK belum menetapkan Anas sebagai tersangka.

Dokumen serupa sprindik atas nama Anas beredar melalui media masa pada Jumat (8/2/2013) pekan lalu. Dalam dokumen itu disebutkan, Anas menjadi tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi ketika masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dokumen ini muncul setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta KPK untuk memperjelas status hukum Anas. Wakil Ketua KPK lainnya Bambang Widjojanto mengungkapkan, gelar perkara dengan pimpinan terkait Hambalang baru akan dilakukan pekan depan. Dia pun berharap lima unsur pimpinan KPK dapat lengkap sehingga keputusan yang diambil dalam gelar perkara itu bisa menjadi dasar bagi KPK untuk meningkatkan penanganan Hambalang ke tahap penyidikan ataupun tidak.

Berita terkait dapat dibaca pula dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

    Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

    Nasional
    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

    PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

    Nasional
    Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

    Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

    Nasional
    Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

    Nasional
    Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

    Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

    Nasional
    Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

    Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

    Nasional
    Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

    Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

    Nasional
    Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

    Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

    Nasional
    UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

    UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

    Nasional
    Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

    Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

    Nasional
    Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

    Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

    Nasional
    UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

    UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

    Nasional
    Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

    Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

    Nasional
    UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

    UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

    Nasional
    UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.