Kompas.com - 12/02/2013, 18:37 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, mengungkapkan kejanggalan terkait penganggaran proyek Hambalang kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, DPR tidak tahu peruntukan anggaran Rp 400 miliar yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga ke DPR pada awal 2010. Saat itu, Eko pun menjadi pihak yang menolak usulan anggaran Rp 400 miliar tersebut.

"Alasannya selalu buat Hambalang. Saya bersama Pak Zulfadhli juga menolak Rp 400 miliar untuk Hambalang," kata Eko di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/2/2013), seusai diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi proyek Hambalang.

Saat ditanya apakah ada lobi politik di luar DPR sehingga Komisi X DPR sepakat menyetujui proyek Hambalang yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Eko membantahnya.

Pada kesempatan itu, Eko mengaku menjadi pihak yang keberatan atas usulan Kemenpora untuk membangun pusat pelatihan olahraga Hambalang. Terkait hal ini, kata Eko, KPK mempertanyakan sikapnya yang menentang proyek tersebut.

"Ada pertanyaan yang krusial, pertama kenapa selalu mengkritik berkaitan dengan anggaran Hambalang. Kedua, kenapa menjadi salah satu yang ingin adanya panja (panita kerja) Hambalang, jadi pertanyaan seputar itu saja. Kenapa selalu meng-cut (memotong) anggaran Hambalang, kenapa Hambalang tidak jadi prioritas," kata Eko.

Menurut Eko, pihaknya saat itu menganggap proyek Hambalang bukanlah prioritas. Komisi X DPR, katanya, semula lebih memprioritaskan anggaran untuk kegiatan olahraga yang lebih penting seperti SEA Games atau Pekan Olahraga Nasional (PON). "Kalau Hambalang sekarang itu sebenarnya bisa memanfaatkan Senayan 1 (Gelora Bung Karno), lalu Jawa Barat juga sedang membangun GOR (gelanggang olahraga) yang besar," tambah Eko. Selain itu, lanjutnya, pemerintah masih bisa memanfaatkan Sekolah Atlet Ragunan.

Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan dua tersangka, yakni mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar. Hari ini KPK memeriksa Eko dan anggota DPR lainnya, Zulfadhli, serta Direktur Eksekutif FOX Indonesia Choel Mallarangeng, dan pengusaha Paul Nelwan.

Sebelumnya KPK memeriksa anggota DPR yang pernah menjadi anggota Komisi X, yakni  Angelina Sondakh (Partai Demokrat), Mahyuddin (Partai Demokrat), Gede Pasek Suardika (Partai Demokrat), I Wayan Koster (PDI-Perjuangan), Primus Yustisio (Partai Amanat Nasional), Rully Chairul Azwar (Partai Golkar), dan Kahar Muzakir (Partai Golkar).

Seusai diperiksa, para anggota Dewan ini rata-rata mengaku ditanya penyidik KPK seputar persetujuan anggaran Hambalang. Primus yang satu fraksi dengan Eko juga mengungkapkan, mayoritas anggota DPR semula menolak proyek Hambalang karena dianggap tidak jadi prioritas.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Selfie E-KTP Jadi NFT di Opensea, Kemendagri: Rentan Kejahatan oleh Pemulung Data

    Selfie E-KTP Jadi NFT di Opensea, Kemendagri: Rentan Kejahatan oleh Pemulung Data

    Nasional
    Perkembangan Omicron Makin Cepat, Evaluasi PPKM Jadi Seminggu Sekali

    Perkembangan Omicron Makin Cepat, Evaluasi PPKM Jadi Seminggu Sekali

    Nasional
    Kasus Omicron Meningkat, Luhut: Pengetatan Mobilitas Kita Jadikan Opsi Terakhir

    Kasus Omicron Meningkat, Luhut: Pengetatan Mobilitas Kita Jadikan Opsi Terakhir

    Nasional
    Misteri Kecelakaan Boeing 737-500 Sriwijaya Air SJY 182 Belum Berjawab

    Misteri Kecelakaan Boeing 737-500 Sriwijaya Air SJY 182 Belum Berjawab

    Nasional
    Kasus Omicron Naik, Menkes Imbau Masyarakat Tak Bepergian ke Luar Negeri dan ke Luar Kota

    Kasus Omicron Naik, Menkes Imbau Masyarakat Tak Bepergian ke Luar Negeri dan ke Luar Kota

    Nasional
    Gelombang Omicron Datang, Tembus 748 Kasus dan Prediksi Capai Puncak pada Februari-Maret

    Gelombang Omicron Datang, Tembus 748 Kasus dan Prediksi Capai Puncak pada Februari-Maret

    Nasional
    Diusir karena Terlambat Datang Rapat DPR, Komnas Perempuan Sebut Ada Persoalan Komunikasi

    Diusir karena Terlambat Datang Rapat DPR, Komnas Perempuan Sebut Ada Persoalan Komunikasi

    Nasional
    Gempa Magnitudo 5,4 di Banten Pagi Ini, Terasa sampai Bogor, Tangerang, dan Sukabumi

    Gempa Magnitudo 5,4 di Banten Pagi Ini, Terasa sampai Bogor, Tangerang, dan Sukabumi

    Nasional
    KPK Buka Kemungkinan Tetapkan Tersangka Lain dalam Kasus Suap Bupati Abdul Gafur

    KPK Buka Kemungkinan Tetapkan Tersangka Lain dalam Kasus Suap Bupati Abdul Gafur

    Nasional
    Menkes: Lebih dari 500 Pasien Terpapar Omicron Dirawat di RS, 300 Sudah Sembuh

    Menkes: Lebih dari 500 Pasien Terpapar Omicron Dirawat di RS, 300 Sudah Sembuh

    Nasional
    Hadapi Omicron, Menkes Percepat Vaksinasi Booster di Jabodetabek

    Hadapi Omicron, Menkes Percepat Vaksinasi Booster di Jabodetabek

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Suap Bupati Penajam Paser Utara yang Diduga untuk Pemilihan Ketua DPD Demokrat

    KPK Dalami Aliran Suap Bupati Penajam Paser Utara yang Diduga untuk Pemilihan Ketua DPD Demokrat

    Nasional
     Jokowi Siapkan Bansos Rp 600.000 untuk PKL hingga Nelayan Miskin

    Jokowi Siapkan Bansos Rp 600.000 untuk PKL hingga Nelayan Miskin

    Nasional
    Luhut: Jika Tidak Perlu, Kantor Tak Usah 100 Persen WFO

    Luhut: Jika Tidak Perlu, Kantor Tak Usah 100 Persen WFO

    Nasional
    Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

    Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.