Kompas.com - 12/02/2013, 18:25 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Adnan Buyung Nasution menyayangkan kebocoran dokumen mirip surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mencantumkan nama Anas Urbaningrum sebaga tersangka. Menurut dia, kebocoran semacam ini dapat merugikan penyidik.

"Ini tentu suatu hal yang aneh, ya. KPK suatu superbody yang kita bangun dengan penuh kehati-hatian kok bisa bocor ini, ya. Kebocoran ini sendiri bisa merugikan," ujar Adnan yang ditemui seusai peluncuran buku Teten Masduki di Gramedia Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2013). Menurut dia, berdasarkan pengalamannya di lembaga penegak hukum puluhan tahun lalu, jika proses penyidikan bocor dapat menguntungkan calon tersangka.

Bila ada kebocoran informasi terkait penyidikan, tutur Adnan, calon tersangka bisa siap menghindar, menghilangkan barang bukti, atau menyiapkan dalih untuk kasusnya. "Bagi orang-orang yang mungkin kita sidik bisa pasang kuda-kuda, persiapan untuk menghindar dari keterlibatan yang diduga sekarang ini. Dalam proses penyelidikan atau penyidikan harus hati-hati betul," terangnya.

Menurut Adnan, KPK kini harus lebih berhati-hati dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Ia berharap kebocoran dokumen mirip Sprindik ataupun status tersangka tidak terulang kembali. Namun, dia masih meyakini kebocoran dokumen mirip Sprindik itu berasal dari orang dalam KPK.

Sejak Kamis (7/2/2013) banyak beredar kabar KPK bakal menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi. Keesokan harinya, Jumat (8/2/2013), menyusul beredar dokumen mirip Sprindik yang mencantumkan nama Anas sebagai tersangka. Namun pada hari itu juga KPK membantah sudah menetapkan Anas sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, dokumen yang beredar belum berupa sprindik resmi KPK karena belum ditandatangani dan bernomor. Kalaupun dokumen yang beredar tersebut berasal dari KPK, menurut Johan, itu baru sebatas draf yang harus ditandatangani semua pimpinan. Saat ini KPK pun tengah menyelidiki keaslian dokumen itu, dengan membentuk tim investigasi.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

    Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

    UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

    Nasional
    UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

    UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

    Nasional
    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

    Nasional
    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Nasional
    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

    Nasional
    UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    Nasional
    Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

    Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

    Nasional
    KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

    KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

    Nasional
    Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

    Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

    Nasional
    Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

    Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

    Nasional
    Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

    Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

    Nasional
    Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

    Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.