Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adnan Buyung: Sprindik Bocor, Tersangka Bisa Pasang Kuda-Kuda

Kompas.com - 12/02/2013, 18:25 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Adnan Buyung Nasution menyayangkan kebocoran dokumen mirip surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mencantumkan nama Anas Urbaningrum sebaga tersangka. Menurut dia, kebocoran semacam ini dapat merugikan penyidik.

"Ini tentu suatu hal yang aneh, ya. KPK suatu superbody yang kita bangun dengan penuh kehati-hatian kok bisa bocor ini, ya. Kebocoran ini sendiri bisa merugikan," ujar Adnan yang ditemui seusai peluncuran buku Teten Masduki di Gramedia Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2013). Menurut dia, berdasarkan pengalamannya di lembaga penegak hukum puluhan tahun lalu, jika proses penyidikan bocor dapat menguntungkan calon tersangka.

Bila ada kebocoran informasi terkait penyidikan, tutur Adnan, calon tersangka bisa siap menghindar, menghilangkan barang bukti, atau menyiapkan dalih untuk kasusnya. "Bagi orang-orang yang mungkin kita sidik bisa pasang kuda-kuda, persiapan untuk menghindar dari keterlibatan yang diduga sekarang ini. Dalam proses penyelidikan atau penyidikan harus hati-hati betul," terangnya.

Menurut Adnan, KPK kini harus lebih berhati-hati dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Ia berharap kebocoran dokumen mirip Sprindik ataupun status tersangka tidak terulang kembali. Namun, dia masih meyakini kebocoran dokumen mirip Sprindik itu berasal dari orang dalam KPK.

Sejak Kamis (7/2/2013) banyak beredar kabar KPK bakal menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus korupsi. Keesokan harinya, Jumat (8/2/2013), menyusul beredar dokumen mirip Sprindik yang mencantumkan nama Anas sebagai tersangka. Namun pada hari itu juga KPK membantah sudah menetapkan Anas sebagai tersangka.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, dokumen yang beredar belum berupa sprindik resmi KPK karena belum ditandatangani dan bernomor. Kalaupun dokumen yang beredar tersebut berasal dari KPK, menurut Johan, itu baru sebatas draf yang harus ditandatangani semua pimpinan. Saat ini KPK pun tengah menyelidiki keaslian dokumen itu, dengan membentuk tim investigasi.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik: Skandal Proyek Hambalang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Puspom TNI: Pengemudi Fortuner Pakai Pelat TNI Palsu Untuk Hindari Ganjil-Genap

    Puspom TNI: Pengemudi Fortuner Pakai Pelat TNI Palsu Untuk Hindari Ganjil-Genap

    Nasional
    Dikawal LPSK, Ajudan SYL Hadir di Ruang Sidang

    Dikawal LPSK, Ajudan SYL Hadir di Ruang Sidang

    Nasional
    Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA

    Korupsi Timah Rp 271 T dan Momentum Pembenahan Sektor SDA

    Nasional
    Bos Apple Bertemu Jokowi, Pemerintah Dorong Bangun Pabrik di Indonesia

    Bos Apple Bertemu Jokowi, Pemerintah Dorong Bangun Pabrik di Indonesia

    Nasional
    Usai Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella Akan Kunjungi Indonesia Akhir April

    Usai Tim Cook, CEO Microsoft Satya Nadella Akan Kunjungi Indonesia Akhir April

    Nasional
    Kenakan Rompi Tahanan, Dua Pelaku Pungli di Rutan KPK Minta Maaf

    Kenakan Rompi Tahanan, Dua Pelaku Pungli di Rutan KPK Minta Maaf

    Nasional
    Bos Apple, Tim Cook, Hadir di Istana untuk Bertemu Jokowi

    Bos Apple, Tim Cook, Hadir di Istana untuk Bertemu Jokowi

    Nasional
    Sidang SYL, KPK Hadirkan Eks Stafsus dan Sekjen Kementan Jadi Saksi

    Sidang SYL, KPK Hadirkan Eks Stafsus dan Sekjen Kementan Jadi Saksi

    Nasional
    BMKG Perkirakan Potensi Curah Hujan Sedang-Lebat hingga 21 April

    BMKG Perkirakan Potensi Curah Hujan Sedang-Lebat hingga 21 April

    Nasional
    Ragam Respons Partai Pendukung Prabowo soal PPP yang Siap Gabung: Beri Syarat dan Perlu Dibicarakan Dulu

    Ragam Respons Partai Pendukung Prabowo soal PPP yang Siap Gabung: Beri Syarat dan Perlu Dibicarakan Dulu

    Nasional
    Nasib Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024: Dilarang PDI-P Daftar, Diberi Karpet Merah oleh Golkar

    Nasib Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024: Dilarang PDI-P Daftar, Diberi Karpet Merah oleh Golkar

    Nasional
    Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Bela Jokowi dari Tuduhan Nepotisme

    Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Prabowo-Gibran Bela Jokowi dari Tuduhan Nepotisme

    Nasional
    Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

    Hilang Saat OTT KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kini Jadi Tersangka

    Nasional
    Ramai-ramai Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

    Ramai-ramai Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres ke MK, dari Megawati sampai Mahasiswa

    Nasional
    Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

    Muhaimin Mengaku Belum Bertemu Dasco dan Prabowo Soal Posisi PKB ke Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com