Telusuri Keaslian Dokumen Mirip Sprindik, KPK Bentuk Tim Investigasi

Kompas.com - 12/02/2013, 17:22 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim khusus untuk menginvestigasi keaslian dokumen mirip surat perintah penyidikan (Sprindik) yang mencantumkan nama Anas Urbaningrum. Dokumen itu beredar di jejaring media sosial dan muncul di pemberitaan. Pembentukan tim tersebut merupakan keputusan rapat khusus pimpinan KPK yang digelar Senin (11/2/2013) malam.

“Dari hasil rapat pimpinan kemarin, pimpinan KPK telah memerintahkan untuk membentuk tim yang bertugas melakukan investigasi lebih mendalam apakah copy dokumen di media massa itu berkaitan dengan dokumen yang ada di KPK atau tidak,” Kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (12/2/2013).Tim ini, imbuh dia, bergerak di bawah Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.

Johan meminta publik bersabar menanti investigasi dari tim baru ini. Karena dari hasil investigasi nanti baru dapat disimpulkan langkah apa yang akan diambil KPK untuk menindaklanjuti masalah dokumen ini. “Sebelum ada hasil tim itu, kita hentikan dulu spekulasi-spekulasi yang berkembang atau analisis-analisis yang berkembang yang belum tentu benar,” tambahnya.

Penentuan langkah lebih lanjut, tambah Johan, akan dilakukan bila kelima pimpinan KPK berada di Jakarta. Saat ini, sebut dia, Ketua KPK Abraham Samad sedang berada di luar negeri.

Sebelumnya Johan mengatakan, KPK akan membentuk Komite Etik atau Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) dalam menelusuri pembocoran dokumen yang diduga sprindik Anas tersebut. Dia mengatakan Komite Etik akan dibentuk bila ada indikasi keterlibatan pimpinan KPK, sedangkan DPP dibentuk jika dugaan mengarah pada jajaran di bawah level pimpinan. Namun sebelum dibentuk Komite Etik maupun DPP, KPK akan menelusuri terlebih dahulu keaslian dokumen mirip Sprindik itu.

Dokumen yang mirip Sprindik dan menuliskan nama Anas Urbaningrum sebagai tersangka, pertama kali muncul dalam pemberitaan suatu situs media online. Dalam foto yang ditampilkan, dokumen tersebut ditandatangani tiga unsur pimpinan KPK, yakni Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, serta Zulkarnaen. Dalam dokumen itu disebutkan sangkaan untuk Anas adalah pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berita terkait dapat dibaca pada topik: Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tempat Wisata Buka Saat Libur Nataru, Satgas Covid-19 Tekankan Pentingnya CHSE

    Tempat Wisata Buka Saat Libur Nataru, Satgas Covid-19 Tekankan Pentingnya CHSE

    Nasional
    Jaksa Agung Serahkan Bantuan Senilai Rp 200 Juta untuk Korban Erupsi Semeru

    Jaksa Agung Serahkan Bantuan Senilai Rp 200 Juta untuk Korban Erupsi Semeru

    Nasional
    Di Hadapan Jokowi, Firli Akui soal Keterbatasan Jumlah Pegawai KPK

    Di Hadapan Jokowi, Firli Akui soal Keterbatasan Jumlah Pegawai KPK

    Nasional
    Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

    Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

    Nasional
    Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

    Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

    Nasional
    Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

    Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

    Nasional
    AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

    AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

    Nasional
    Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

    Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

    Nasional
    Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

    Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

    Nasional
    Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

    Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

    Nasional
    Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

    Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

    Nasional
    UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

    Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

    Nasional
    Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

    Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

    Nasional
    UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.