Kompas.com - 12/02/2013, 15:03 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan internal terkait rumor adanya staf dari staf khusus Presiden yang membocorkan draf surat perintah penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam draf itu tertulis status Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka.

Julian mengaku sudah berbicara langsung dengan orang yang dituduh membocorkan. "Dijelaskan tidak demikian adanya," kata Julian di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (12/2/2013).

Julian menegaskan, lembaga Kepresidenan tidak pernah mencampuri urusan lembaga lain, termasuk KPK. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, sangat menghormati kewenangan KPK dan tak akan ikut campur dalam proses penegakan hukum.

"Secara resmi Presiden tidak pernah menginstruksikan, meminta kepada staf untuk melakukan apa yang disebut intervensi, termasuk dalam (pembocoran) sprindik KPK," kata Julian.

Hanya saja, jika nantinya terbukti adanya pelanggaran yang melibatkan internal Istana, tambah Julian, pihaknya memiliki mekanisme internal untuk menertibkan. "Tapi sekali lagi, secara formal lembaga Kepresidenan tidak pernah mencampuri urusan lembaga lain," pungkas dia.

Seperti diberitakan, sejak Kamis (7/2/2013) pekan lalu santer beredar KPK bakal menetapkan Anas sebagai tersangka kasus korupsi. Kemudian beredar dokumen yang diduga sprindik untuk Anas.

KPK membantah bahwa Anas telah ditetapkan sebagai tersangka. Dokumen yang beredar, menurut pihak KPK, belum berupa sprindik resmi KPK karena belum ditandatangani dan bernomor. Kalaupun dokumen yang beredar tersebut berasal dari KPK, itu baru sebatas draf yang harus ditandatangani semua pimpinan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pihak KPK menyebut tengah melakukan penyelidikan internal. Jika memang benar, pembocor dokumen tersebut berasal dari internal KPK, maka yang bersangkutan tak hanya dikenai pasal pelanggaran kode etik. KPK menyebut akan memidanakan pembocor dokumen tersebut, apalagi jika terbukti tindakannya ternyata mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

    Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

    Nasional
    BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

    BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

    Nasional
    Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

    Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

    Nasional
    Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

    Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

    Nasional
    Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

    Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

    Nasional
    TNI AU Siagakan Tiga Helikopter Bantu Penanganan Erupsi Gunung Semeru

    TNI AU Siagakan Tiga Helikopter Bantu Penanganan Erupsi Gunung Semeru

    Nasional
    Mensesneg: Presiden dan Wapres Terus Monitor Erupsi Gunung Semeru

    Mensesneg: Presiden dan Wapres Terus Monitor Erupsi Gunung Semeru

    Nasional
    Jokowi Minta Tindakan Tanggap Darurat Selamatkan Korban Erupsi Semeru

    Jokowi Minta Tindakan Tanggap Darurat Selamatkan Korban Erupsi Semeru

    Nasional
    Jokowi Instruksikan Percepatan Bantuan dan Perbaikan Terkait Erupsi Semeru

    Jokowi Instruksikan Percepatan Bantuan dan Perbaikan Terkait Erupsi Semeru

    Nasional
    BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

    BNPB Minta Pusat dan Daerah Bahu-membahu Lakukan Penanganan Darurat Erupsi Semeru

    Nasional
    TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

    TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

    Nasional
    PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

    PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

    Nasional
    Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

    Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

    Nasional
    BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

    BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

    Nasional
    Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

    Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.