Diperiksa KPK, Eko Patrio Mengaku Tolak Hambalang

Kompas.com - 12/02/2013, 12:32 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengaku pernah menolak usulan soal proyek Hambalang saat dia menjadi anggota Komisi X DPR. Hal ini disampaikan Eko ketika memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (12/2/2013). Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

“Saya diperiksa masalah Hambalang. Saya dulu di Komisi X (mitra Kemenpora),” kata Eko di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Dia didampingi Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi. Menurut Viva, dirinya selaku pimpinan fraksi mengantarkan Eko ke KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan kasus Hambalang.

“Posisi Mas Eko waktu itu menolak,” tambahnya.

Namun, baik Eko maupun Viva tidak menjelaskan lebih detail mengenai usulan apa yang pernah ditolak Eko tersebut. Saat ditanya mengenai usulan kontrak tahun jamak atau multiyears untuk anggaran Hambalang, Viva menjawab, Eko saat itu dalam posisi menolak.

“Ini Pak Eko juga bawa dokumennya,” ujar Viva.

Terkait penyidikan Hambalang, KPK hari ini memanggil sejumlah saksi lainnya. Mereka yang diperiksa hari ini adalah anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar Zulfadhli, Direktur Eksekutif Fox Indonesia Choel Mallarangeng, dan pengusaha Paul Nelwan. Sebelumnya, KPK memeriksa anggota DPR yang pernah menjadi anggota Komisi X, yakni Angelina Sondakh (Partai Demokrat), Mahyuddin (Partai Demokrat), Gede Pasek Suardika (Partai Demokrat), I Wayan Koster (PDI-Perjuangan), Primus Yustisio (Partai Amanat Nasional), Rully Chairul Azwar (Partai Golkar), dan Kahar Muzakir (Partai Golkar). Seusai diperiksa, para anggota Dewan ini rata-rata mengaku ditanya penyidik KPK seputar persetujuan anggaran Hambalang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mahyuddin, Rully, dan Koster mengungkapkan kalau persetujuan kontrak tahun jamak atau multiyears untuk anggaran Hambalang tidak melalui pembahasan di DPR. Menurut Koster, pembahasan usulan multiyears dilakukan di luar parlemen. Sementara menurut Mahyuddin, persetujuan itu langsung melibatkan Kementerian Keuangan, tidak perlu melalui DPR.

Meskipun demikian, menurut mereka, untuk nilai anggaran proyek, pembahasannya harus melalui DPR. Semua anggota Komisi X DPR, kata mereka, sepakat dalam menyetujui nilai anggaran Hambalang. Keterangan sedikit berbeda disampaikan Primus.

Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Primus mengungkapkan bahwa sebagian anggota DPR semula tidak setuju dengan proyek Hambalang. Menurut Primus, pengadaan pusat pelatihan olahraga yang diusulkan pada 2010 itu tidak menjadi prioritas dibanding pelaksanaan SEA Games.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Percepat Target Vaksinasi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin

    Percepat Target Vaksinasi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok Vaksin

    Nasional
    Menteri Trenggono Sebut SKPT Rote Ndao Berpotensi Jadi Wisata Kuliner Ikan

    Menteri Trenggono Sebut SKPT Rote Ndao Berpotensi Jadi Wisata Kuliner Ikan

    Nasional
    Indonesia Siap Gelar Bali Democracy Forum dengan Tema Demokrasi dan Pandemi

    Indonesia Siap Gelar Bali Democracy Forum dengan Tema Demokrasi dan Pandemi

    Nasional
    Kemenkes: Percepatan Vaksinasi Harus Dilakukan, Apalagi Ada Varian Omicron

    Kemenkes: Percepatan Vaksinasi Harus Dilakukan, Apalagi Ada Varian Omicron

    Nasional
    Pemerintah Pertimbangkan Vaksin Dua Dosis sebagai Syarat Perjalanan saat Libur Natal-Tahun Baru

    Pemerintah Pertimbangkan Vaksin Dua Dosis sebagai Syarat Perjalanan saat Libur Natal-Tahun Baru

    Nasional
    Munarman: Kasus Ini Fitnah Besar untuk Saya, Tidak Sesuai Kenyataan

    Munarman: Kasus Ini Fitnah Besar untuk Saya, Tidak Sesuai Kenyataan

    Nasional
    Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

    Moeldoko: Jangan Sampai Data Palsu Digunakan untuk Pemilu 2024

    Nasional
    KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek dan Aliran Uang pada Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

    KPK Dalami Dugaan Pengaturan Proyek dan Aliran Uang pada Pekerjaan Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

    Nasional
    Mensos: Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas

    Mensos: Hari Ini Jokowi Akan Lantik Komisi Nasional Disabilitas

    Nasional
    Kementerian PPPA: 34,5 Persen Anak Laki-laki Sudah Lakukan Kegiatan Seksual, 66 Persen Tonton Pornografi

    Kementerian PPPA: 34,5 Persen Anak Laki-laki Sudah Lakukan Kegiatan Seksual, 66 Persen Tonton Pornografi

    Nasional
    Waspada, Kepala BMKG Sebut Ada Potensi Tsunami hingga 8 Meter Saat Nataru di Cilegon

    Waspada, Kepala BMKG Sebut Ada Potensi Tsunami hingga 8 Meter Saat Nataru di Cilegon

    Nasional
    Sistem Ganjil Genap Akan Diterapkan di Sejumlah Ruas Tol pada 20 Desember-2 Januari

    Sistem Ganjil Genap Akan Diterapkan di Sejumlah Ruas Tol pada 20 Desember-2 Januari

    Nasional
    Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

    Kementerian PPPA: Januari-Oktober 2021 Ada 11.149 Kekerasan terhadap Anak

    Nasional
    Kuasa Hukum: Munarman Sehat, tetapi Agak Kurus

    Kuasa Hukum: Munarman Sehat, tetapi Agak Kurus

    Nasional
    Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

    Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.