Kompas.com - 12/02/2013, 12:32 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengaku pernah menolak usulan soal proyek Hambalang saat dia menjadi anggota Komisi X DPR. Hal ini disampaikan Eko ketika memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (12/2/2013). Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

“Saya diperiksa masalah Hambalang. Saya dulu di Komisi X (mitra Kemenpora),” kata Eko di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Dia didampingi Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi. Menurut Viva, dirinya selaku pimpinan fraksi mengantarkan Eko ke KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan kasus Hambalang.

“Posisi Mas Eko waktu itu menolak,” tambahnya.

Namun, baik Eko maupun Viva tidak menjelaskan lebih detail mengenai usulan apa yang pernah ditolak Eko tersebut. Saat ditanya mengenai usulan kontrak tahun jamak atau multiyears untuk anggaran Hambalang, Viva menjawab, Eko saat itu dalam posisi menolak.

“Ini Pak Eko juga bawa dokumennya,” ujar Viva.

Terkait penyidikan Hambalang, KPK hari ini memanggil sejumlah saksi lainnya. Mereka yang diperiksa hari ini adalah anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar Zulfadhli, Direktur Eksekutif Fox Indonesia Choel Mallarangeng, dan pengusaha Paul Nelwan. Sebelumnya, KPK memeriksa anggota DPR yang pernah menjadi anggota Komisi X, yakni Angelina Sondakh (Partai Demokrat), Mahyuddin (Partai Demokrat), Gede Pasek Suardika (Partai Demokrat), I Wayan Koster (PDI-Perjuangan), Primus Yustisio (Partai Amanat Nasional), Rully Chairul Azwar (Partai Golkar), dan Kahar Muzakir (Partai Golkar). Seusai diperiksa, para anggota Dewan ini rata-rata mengaku ditanya penyidik KPK seputar persetujuan anggaran Hambalang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mahyuddin, Rully, dan Koster mengungkapkan kalau persetujuan kontrak tahun jamak atau multiyears untuk anggaran Hambalang tidak melalui pembahasan di DPR. Menurut Koster, pembahasan usulan multiyears dilakukan di luar parlemen. Sementara menurut Mahyuddin, persetujuan itu langsung melibatkan Kementerian Keuangan, tidak perlu melalui DPR.

Meskipun demikian, menurut mereka, untuk nilai anggaran proyek, pembahasannya harus melalui DPR. Semua anggota Komisi X DPR, kata mereka, sepakat dalam menyetujui nilai anggaran Hambalang. Keterangan sedikit berbeda disampaikan Primus.

Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Primus mengungkapkan bahwa sebagian anggota DPR semula tidak setuju dengan proyek Hambalang. Menurut Primus, pengadaan pusat pelatihan olahraga yang diusulkan pada 2010 itu tidak menjadi prioritas dibanding pelaksanaan SEA Games.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

    Nasional
    Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

    Nasional
    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

    Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

    Nasional
    UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    UNJ Disebut Akan Ubah Aturan demi Beri Gelar untuk Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

    Nasional
    Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

    Menilik Sejarah Terbentuknya Korps Paskhas TNI AU...

    Nasional
    KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

    KPK Akan Dalami Uang Rp 1,5 Miliar yang Diamankan dari Dodi Alex Noerdin

    Nasional
    Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

    Sukses Uji Penyelaman, KRI Cakra-401 Dinilai Penuhi Indikator Kelayakan Operasi

    Nasional
    Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

    Dodi Reza Alex Noerdin Diduga Rekayasa Proyek, KPK Sebut Fee 10 Persen

    Nasional
    Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

    Sedang Perbaikan, Kapal Selam KRI Cakra-401 Sukses Jalani Uji Penyelaman

    Nasional
    Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

    Dodi Alex Noerdin Jadi Tersangka, OTT yang Sita Miliaran Rupiah di Tas dan Kantong Plastik...

    Nasional
    Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

    Hormati Hukum, Partai Golkar Prihatin Kasus Korupsi Menjerat Dodi Alex Noerdin

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Malu Buka Investasi Tak Direspons | Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Jadi Tersangka KPK

    Nasional
    Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

    Dirgahayu Korps Paskhas TNI AU, Karmanye Vadikaraste Mafalesu Kadatjana

    Nasional
    Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

    Ingin Konsolidasi, Golkar Bersedia Rangkul Tokoh Politik yang Juga Mantan Kader

    Nasional
    Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

    Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.