Kompas.com - 12/02/2013, 11:12 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif FOX Indonesia Andi Zulkarnen Mallarangeng (Choel Mallarangeng) mengaku membawa sejumlah dokumen terkait proyek Hambalang saat memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/2/2013). Choel diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Saya dipanggil kedua kali untuk kakak saya Andi Mallarangeng dan DK (Deddy Kusdinar). Seperti yang saya sampaikan, saya siap kooperatif," kata Choel di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Mengenai isi dokumen yang dibawanya, Choel enggan mengungkapkan lebih jauh. Dia pun menyarankan agar para pewarta bertanya langsung mengenai dokumen itu kepada penyidik KPK.

"Tanya KPK nanti," ucapnya.

Selebihnya, Choel hanya menjawab pertanyaan para pewarta. Saat ditanya siapa yang seharusnya diperiksa KPK, dia menilai, bahwa pelaksana proyek Hambalang yang seharusnya gencar diperiksa.

"PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, dan Dutasari Citralaras," ujar Choel.

Adik Andi Alfian Mallarangeng ini juga menilai, Menteri Keuangan Agus Martowardojo layak diperiksa. Menkeu, menurut Choel, bertanggung jawab dalam pengucuran anggaran proyek Hambalang yang disidik KPK ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemeriksaan Choel ini merupakan yang kedua setelah adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng itu dimintai keterangan KPK pada 25 Januari 2013. Choel diperiksa karena dianggap tahu seputar proyek Hambalang.

Seusai diperiksa KPK bulan lalu, Choel mengaku pernah menerima uang Rp 2 miliar dari komisaris PT Global Daya Manunggal Herman Prananto. Adapun, PT Global merupakan salah satu perusahaan subkontraktor PT Adhi Karya dalam mengerjakan proyek Hambalang. Menurut Choel, uang dari Herman itu diterimanya pada Mei 2010 melalui Staf Khusus Menteri Olahraga Bidang Kepemudaan Muhammad Fakhruddin. Namun, Choel mengatakan bahwa uang itu tidak ada kaitannya dengan proyek Hambalang.

Sementara, Herman seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, mengungkapkan, uang Rp 2 miliar itu diberikannya ke Choel sebagai pinjaman. Namun, hingga awal tahun ini, uang tersebut belum dikembalikan Choel. Selain dari Herman, Choel mengaku pernah menerima uang dari Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar. Uang tersebut diterima Choel dari Deddy sekitar Agustus 2010. Saat itu, Deddy belum menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang.

Saat ditanya untuk apa yang itu diberikan, Choel mengaku tidak tahu motif Deddy memberinya uang. Pemberian itu dianggap Choel sebagai hadiah karena diberikan pada saat dia berulang tahun. KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus Hambalang, yakni Andi dan Deddy. Keduanya diduga melakukan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

    Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

    Nasional
    Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

    Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

    Nasional
    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

    Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

    Nasional
    Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

    Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

    [POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

    Nasional
    Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

    Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

    Nasional
    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

    Nasional
    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

    Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

    Nasional
    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

    Nasional
    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

    Nasional
    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

    Nasional
    Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

    Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

    Nasional
    Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

    Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

    Nasional
    Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

    Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.