Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Sprindik Bocor, Bambang Tak di Indonesia

Kompas.com - 11/02/2013, 13:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengungkapkan, pihaknya tengah fokus mengusut bocornya dokumen semacam surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum. Menurut Bambang, diduga ada oknum dalam KPK, baik itu di level pimpinan atau level staf, yang membocorkan dokumen tersebut.

"Jika benar bocornya sprindik, itu mengindikasikan bahwa di dalam KPK, apakah di level pimpinan atau staf, telah ada pembocor dokumen," kata Bambang melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Senin (11/2/2013).

Bambang sendiri mengaku tidak sedang berada di kantor saat dokumen itu dimuat media pada Jumat (8/2/2013) pekan lalu.

"Saya tidak berada di Indonesia sejak Selasa (5/2/2013) malam dan baru masuk kantor lagi Senin hari ini," ujar Bambang.

Saat ini, lanjutnya, KPK tengah mengumpulkan semua informasi dalam menelusuri oknum yang diduga membocorkan dokumen tersebut. Pembocoran dokumen ini, kata Bambang, bisa masuk pelanggaran kode etik. Bahkan, pembocor dokumen bisa juga dikenakan pasal pidana jika memang terdapat unsur kesengajaan untuk menghambat penyelidikan atau penyidikan di KPK. Bambang pun berharap permasalahan ini segera selesai.

Dokumen tersebut, katanya, harus diteliti lebih jauh apakah palsu atau asli. Bisa saja, lanjut Bambang, dokumen itu digunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas proses hukum yang akuntabel.

"Semoga media waspada atas hal seperti ini," tambahnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, jika memang berasal dari KPK, menurut Johan, dokumen itu baru sebatas draf yang harus ditandatangani semua pimpinan. Jika semua pimpinan menandatanganinya, barulah dokumen draf sprindik tersebut bisa disebut sprindik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    TKN Klaim10 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

    TKN Klaim10 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

    Nasional
    Tepis Tudingan Terima Bansos, 100 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

    Tepis Tudingan Terima Bansos, 100 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

    Nasional
    Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

    Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

    Nasional
    PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

    PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

    Nasional
    KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    Nasional
    KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

    KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

    Nasional
    Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

    Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

    Nasional
    Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

    Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

    Nasional
    Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

    Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

    Nasional
    LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

    LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

    Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

    Nasional
    Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

    Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

    Nasional
    MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

    MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

    Nasional
    Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

    Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

    Nasional
    Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

    Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com