Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutan Ingatkan Kader Demokrat yang Kritik Seniornya

Kompas.com - 11/02/2013, 12:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, keputusan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono harus dipatuhi seluruh kader. Jika masih ada kader yang mengkritik para politisi senior Demokrat, Sutan menudingnya sebagai politisi yang tidak cerdas dan santun.

"Itulah yang tidak cerdas. Ngapain komentar kita-kita sendiri? Jangan saling berkicau dan menyampaikan isi rumahnya Demokrat ke luar. Ini enggak cerdas, kadang-kadang enggak santun, dan enggak karuan," ujar Sutan, Senin (11/2/2013), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Sutan menganalogikan perbedaan orang awam dengan politisi dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, orang awam mengungkapkan segala sesuatu dengan apa adanya. "Sementara, orang politik, berkatalah yang benar, tapi semua yang benar tidak perlu kau katakan," ujar Sutan.

Ketua Komisi VII DPR ini pun kembali mengingatkan para kader di daerah untuk memahami isi keputusan Majelis Tinggi yang diambil pada Jumat (8/2/2013) lalu. Keputusan Majelis Tinggi menyatakan SBY akan mengambil alih seluruh wewenang Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum. Jika ada yang menolak, seperti diungkapkan SBY, agar meninggalkan Demokrat.

"Dari dulu kan Pak SBY bilang begitu. Kalau tidak setuju silakan keluar. Tapi enggak ada juga yang meninggalkan. Harus dipahami bahwa semua tindakan ini dilakukan untuk menyelamatkan partai," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah kader Demokrat mengkritisi langkah para politisi senior partai ini, terutama Jero Wacik. Jero Wacik selaku Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat sempat mengutarakan Anas lebih baik mundur. Sekretaris DPD Partai Demokrat Irfan Gani pun langsung menuding Jero aneh.

"Yang aneh cuma Pak Wacik saja itu. Makanya, ini saya minta supaya semua kader Demokrat menahan libido politik dan syahwat politiknya untuk mengurus hal-hal yang sifatnya konsolidasi internal daripada buang tenaga untuk hal lain," kata Irfan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Kemelut Demokrat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com